Harianmomentum.com--Pelaksanaan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung  diduga menjadi ajang mengeruk keuntungan oleh oknum panitia pelaksana desa.

Masyarakat peserta program PTSL di Desa Gedungram, Kecamatan Mesuji mengaku dimintai biaya pembuatan sertifikat lahan oleh panitia pelaksana program tersebut. Setiap peserta program PTSL dimintai dana Rp1 juta.

Wayan salah satu panitia pelaksana program PTSL Desa Gedungram mengatakan, dana tersebut merupakan biaya administrasi untuk pembuatan sertifikat. Menurut dia, penetapan besaran dana tersebut berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah warga. 

"Biaya ini hasil musyawarah warga. Bukan hanya di desa ini saja. Di desa lainnya yang dapet program ini juga bayar administrasi satu juta. Untuk program ini, pihak BPN sudah pernah melakukan pengukuran. Kita tinggal ferivikasi lagi, Kebetulan pak kades tidak hadir, bisa tanyakan langsung dengan beliau di rumahnya," kata Wayan.

Anehnya, Wayan tidak bisa menunjukan daftar kehadiran warga dalam musyarawah menentukan besaran biaya adminitrasi pembuatan sertifikat tersebut. Wayan justru menunjukan bukti daftar hadir warga pada musyawarah pembangunan drainase di desa setempat.

Menurut dia, di Desa Gedungram ada 61 bidang tanah yang diajukan untuk pembuatan sertifikat program PTSL. Dari jumlah tersebut, 10 bidang tanah diantarnya merupakan lahan bersatatus fasilitas umum atau aset desa.

Terpisah, salah satu warga Desa Gedungram peserta program PTSL, justru mengaku tidak pernah ada musyarawah untuk menentukan besaran biaya administrasi.

"Gak ada musyawarah sebelumnya. Memang beberapa waktu lalu tanah saya sudah pernah diukur sama orang BPN dan pihak desa. Terus tadi pagi, saya hanya diberi undangan untuk hadir ke balai desa dan disuruh bawa uang Rp1 juta serta materai sembilan lembar. Katanya untuk urus administrasi pembuatan sertifikat dari pemerintah,"  tuturnya.

Pantauan harianmomentum.com, kebanyakan peserta program PTSL di Desa Gedungram, merupakan kalangan menengah ke atas. Bahkan, ada yang menjabat kepala dinas dan anggota DPRD Kabupaten Mesuji. (ish)