Harianmomentum.com--Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto beserta rombongan berkunjung ke Provinsi Lampung dan Gubernur M Ridho Ficardo di ruang rapat utama kantor gubernur, Jumat, 3 Agustus 2018. 

Utut yang juga Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), datang ke Lampung untuk mempelajari kesuksesan daerah ini selalu memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Provinsi Lampung memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan laporan keuangannya. Dari pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota, hanya tiga kabupaten yang predikatnya WDP. 

"Ini suatu kebanggaan, dan saya ingin membawa kebanggaan ini kepada seluruh wilayah di Indonesia agar mendapat semangat yang sama,” papar Utut.

Dikatakan Utut, pihaknya telah melakukan diskusi dengan perwakilan BPK, BPKP, Gubernur dan stakeholder terkait mengenai dua hal yaitu terkait aset dan pelaporan.

“Tadi kami telah mendiskusikan mengenai aset, dimana memang harus ada keberanian langkah tapi ini nanti harus didorong dari pusat dan yang kedua soal pelaporan ini terkait dengan dana desa. Jadi harus lapor kepada Kemendes, Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Jadi kalau bisa format laporannya disamakan,” tambah Utut.

Selain itu, lanjut Utut, terkait e-planning yang disampaikan Kepala BPKP Provinsi Lampung Kisyadi. Utut mengatakan, planning harus memiliki konsep dan dengan perencanaan yang matang.

“Kami juga tadi mendengar dari BPKP bahwa ke depan teman teman KPK ingin ada E-Planning. Planning yang mengusung konsep dan diketahui publik dengan harapan perencanaan harus matang jangan sampai satu sistem di lounching lapangannya masih masih belum siap,” kata Utut.

Selanjutnya Utut juga menekankan bahwa mengelola keuangan negara perlu sistem yg mudah jangan dipersulit.

“Kita kekurangan orang yang membuat sistem yang mudah. Buat lah sistem yang baik dan mudah dan kedepan lngsung buat rakyat. Kami akan mencoba membawa optimisme ini ke semua daerah. Ini wilayah perbaikan dalam bentuk pengawasan yang lebih baik, semua yg dibelanjalam oleh negara pertanggung jawabannya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara Ridho menyatakan bahwa pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah pusat

“Alhamdulillah Provinsi Lampung 4 kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dan merupakan wilayah yang paling banyak mendapat predikat WTP di Indonesia. Ini artinya pengelolaan keuangan kita sudah sesuai dengan prosedur pemerintah pusat,” ungkap Ridho.

Keberhasilan tersebut, menurut Gubernur Ridho, berhasil diraih dengan membenahi sistem pengelolaan keuangan. Pembenahan sistem yang dimaksud, kata Ridho, bertujuan untuk mendongkrak pendapatan daerah tanpa harus menaikkan pajak yang akhirnya akan membebani masyarakat.

Pembangunan di Provinsi Lampung berpatokan pada Nawacita NKRI, karena hakikat pembangunan adalah membangunan manusia Indonesia seutuhnya. (ira).