Harianmomentum.com--Ngeluruk atau mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, puluhan perangkat pemilu yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menuntut kejelasan terkait pemotongan anggaran dan honor kegiatan Pilgub 2018.

"Kami datang ke KPU untuk menanyakan perihal pemotongan anggaran dana sewa komputer jinjing atau laptop PPK dan PPS se Pesawaran pada Pilgub 2018 lalu," ujar Paktut, PPS Desa Negerisakti, di sela-sela unjuk rasa di kantor KPU setempat, Senin (6/8).

Selain itu, ia melanjutkan, perangkat penyelenggara pemilu ini menuntut masalah honorer selama dua bulan yaitu Juni--Juli 2018, karena belum dibayar oleh pihak KPU Pesawaran.

Karena, katanya, dalam rencana kerja anggaran (RKA) PPK maupun PPS dalam Pilgub lalu, tidak ada anggaran untuk sewa laptop selama proses pelaksanaan pilgub.

"Kami sudah tanya di kabupaten lain, anggaran sewa laptop untuk Pilgub kemarin itu tidak ada. Jadi kami datang mau menuntut kejelasan anggaran sewa laptop tersebut. Uang itu dipotong dari anggaran operasional kami," ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, pihaknya menuntut pembayaran honorer Juni dan Juli 2018 karena belum terbayarkan oleh KPU Pesawaran. 

"Kami juga menuntut pembayaran honor kami yang dua bulan (Juni-Juli) ini belum dibayarkan oleh KPU Pesawaran," terangnya.

Serupa disampaikan anggota PPK Kecamatan Waylima, kedatangan PPK dan PPS tersebut kerena keberatan dengan adanya pemotongan anggaran sewa laptop sebesar Rp450 ribu setiap bulannya.

Ia mengatakan, sewa laptop itu tidak ada dalam RKA. Tapi tetap diadakan oleh KPU Pesawaran dan diadakannya juga bukan dari awal tahapan, melainkan pada akhir tahapan Pilgub Lampung.

Sementara itu, Ketua KPU Pesawaran Amin Udin menjelaskan, akan memfasilitasi tuntutan para PPK dan PPS tersebut.

Untuk masalah anggaran kegiatan itu, ia mengatakan, sepenuhnya adalah urusan dari sekretariat KPU Pesawaran.

"Itu bukan ranah kami (komisioner), karena itu sepenuhnya urusan sekretariat. Tapi kita akan memfasilitasi dan saat ini kita masih memverifikasi surat yang disampaikan oleh PPK dan PPS," jelasnya.

Saat akan dikonfirmasi terkait masalah tersebut, Kepala Seketrariat KPU Pesawaran Budi Utomo, tidak berada di tempat. Bahkan, saat dihubungi melalui sambungan telepon nomor yang bersangkutan tidak aktif.(doy)