Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi Lampung akan mengambil langkah konsinyasi atau menitipkan ganti rugi di pengadilan terhadap tujuh bidang lahan warga Gunungsari, Lamung Tengah yang terkena proyek jalan tol trans Sumatera (JTTS). 

Anggota Tim Percepatan Pembebasan Lahan JTTS Yudi Hermanto mengungkapkan, sebelum lahan tersebut dieksekusi, pihaknya lebih dulu menginformasikan kepada pemilik lahan tentang uang ganti ruginya melalui Pengadilan Negeri (PN) Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Yudi, setelah dilakukan konsinyasi di PN setempat pada Senin, 6 Agustus 2018, pihaknya akan menyosialisasikan kepada masyarakat pada Senin, 13 Agustus mendatang tentang rencana eksekusi pembebasan lahan pada satu pekan ke depan.

Yudi berharap masyarakat dapat menerima ganti rugi yang ditentukan tim appraisal, sehingga tim pembebasan lahan bisa mengeksekusi tanpa tindakan represif.

"Tim selalu mengedepankan persuasif kepada masyarakat, menyadarkan bahwa pembangunan tol adalah untuk kepentingan bersama. Ke depan tetap akan dibebaskan sisa tujuh bidang itu," ujar Yudi, saat dihubungi, Selasa (7/8).

Yudi menambahkan, koordinasi terus dilakukan dengan keapala desa, Polres dan Kodim setempat agar siap membantu proses eksekusi lahan tol.

Sementara Pimpinan Proyek Hutama Karya Slamet Rahardjo menjelaskan, progres pembangunan tol paket 2 ruas Sidomulyo-Kotabaru (40,4 KM) tersisa 4 KM lagi untuk pekerjaan pengerasan rigit beton, yaitu berada di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro.

Pihaknya tetap menargetkan pengerjaan tol paket 2 selesai pada awal September nanti, sehingga diperkirakan Oktober 2018 secara keseluruhan tol paket 1 dan 2 sudah bisa digunakan.

"Apa lagi kan ada pembebasan lahan tambahan untuk rest area dan pintu tol oleh pemerintah pusat, kita juga menunggu itu kapan bisa selesai pembukaan lahannya," ujar Slamet. (ira).