Harianmomentum.com--Forum Bersatu Warga Desa Rengas Kecamatan Bekri Lampung Tengah mengadu kepada Anggota DPD RI Andi Surya terkait informasi bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menarik sewa lahan yang ditempati warga.

Menurut Kepala Desa Rengas, Tubi Suhaili, warga yang tergabung dalam forum tersebut, telah lama menempati lahan yang tidak jauh dari rel kereta api.

“Beberapa waktu lalu, pihak PT. KAI menyurati warga dengan mengundang sosialisasi pada Rabu (15/08),” kata Tubi dalam persan yang diterima Harianmomentum.com, Selasa (14/8/18).

Namun menurut dia, undangan sosialisasi itu ujung-ujungnya meminta warga tanda tangan sewa menyewa lahan. “Terkait masalah ini, kami melapor kepada Bapak Andi Surya," ujarnya.

Sementara, Ketua Forum Bersatu Warga Desa Rengas, Jumali, mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan undangan tersebut.

“Menurut undang-undang, apa yang dilakukan PT KAI tidak sah, apalagi Pak Andi Surya sudah menegaskan bahwa kami dilindungi Undang-undang Agraria dan Perkeretaapian. Sebaiknya PT KAI tidak lagi mengganggu kami,” tegasnya.

Mendengar permasalahan tersebut, Andi Surya sempat menemui warga. Dalam pertemuan yang berlangsung di Restoran Tahu Sumedang, Wates, Lampung Tengah itu, Andi Surya meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh PT. KAI.

“Sesuai Undang-undang perkeretaapian, PT KAI cuma operator gerbong dan lokomatif. Sementara pemilik rel dan lahan enam meter kiri dan kanan rel adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan,” kata Andi.

Kemudian, sambung Andi, status lahan PT KAI yang ditandai dengan Groundkaart itu tidak masuk dalam sistem hukum Republik Indonesia. 

“Groundkart itu produk zaman belanda, tahun 1913. Tidaklah mungkin kita harus mengakui sesuatu yang bukan produk hukum kita, apalagi Belanda yang pernah menjajah kita,” terangnya. (acw).