Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mengupayakan program pengembangan rajungan agar memiliki multiplier effect bagi masyarakat. 

Sehingga, program pengelolaan dan pengembangan yang terintegritas melibatkan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat, terutama nelayan.

Hal itu dikatakan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, saat menerima audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) Pesisir Timur, di ruang kerjanya, Senin (27/8/18).

Ridho mengatakan, dengan mengutamakan program padat karya, sebanyak mungkin melibatkan nelayan. 

“Jangan sampai penggunaan teknologi malah menghilangkan kesempatan bagi masyarakat terutama nelayan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Ridho.

Ridho berharap, Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (IPPRB) Provinsi Lampung yang dibentuk pada tahun 2017 dan didukung oleh  berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perwakilan nelayan, pembina, miniplant dan UPI, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat berjalan baik.

Ridho juga mendorong implementasi dari rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.

“Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Sementara Kahazali Harahap dari Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) memaparkan, potensi rajungan yang cukup besar di Provinsi Lampung. Saat ini lebih dari 4.000 nelayan rajungan, 40 Miniplat (UMKM), 5 unit pengelolan ikan (UPI), dengan tenaga kerja masing-masing lebih dari 1.000 orang.

Dijelaskannya, sebagai Provinsi yang menjadi proyek percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang pertama di Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor rajungan Lampung senilai Rp500 milyar pada 2017. 

Dengan nilai tersebut, lanjutnya, Lampung berkontribusi sekitar 12 persen dari Produksi perikanan rajungan nasional.

Kepala Dinas Perindustrian Toni L Tobing mengungkapkan, kedepan Pemprov Lampung akan berupaya menjadikan rajungan sebagai komoditas prioritas dalam RPJMD sehingga dukungan terhadap sektor perikanan rajungan dapat ditingkatkan baik dari segi pengelolaan maupun anggaran.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Noah Greenberg, direktur Starling Resources, Emilia Litsinger pimpinan Eniviromental Defense Fund (EDP) Indonesia / Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL).(ira/ap)