Harianmomentum.com--Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar seminar penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan yang dilaksanakan Fraksi PAN MPR/DPR-RI di hotel Graha Wisata Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Senin (10/9), menghadirkan sejumlah narasumber seperti Alimin Abdulah (Ketua Fraksi MPR/DPR PAN), Desy Ratnasari (Anggota Fraksi PAN), Budi Youyastari (Anggota Fraksi PAN), Hamidi (Anggota DPRD Fraksi PAN Lampung) dan Dedy Hermanto (Dosen Fisip Unila).

Seminar itu dimoderatori Wakil Ketua DPC PAN Lampung Utara (Lampura), Suwardi.

Dalam paparannya, Alimin Abdulah mengatakan, perlunya penguatan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam mengimplementasikan praktik demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, pemahaman dan doktrinisasi nilai luhur Pancasila saat ini melemah seiring derasnya desakan arus idiologi lainya. Dia juga menilai gejala itu tampak paska reformasi ketika di bangku-bangku sekolah sudah tidak intens lagi menanamkan falsafah kehidupan bangsa ini melalui materi-materi pendidikan yang ada.

"Fraksi PAN sangat berkepentingan agar pemilu 2019 adalah pemilu yang jurdil dan berkualitas. Oleh karenanya, saya meminta jajaran penyelenggara (KPU dan Bawaslu) juga berperan maksimal dalam menjalankan tugas negara agar pesta demokrasi yang akan berlangsung bersih dari segala macam kecurangan, berjalan jurdil dan berkualitas," ujarnya

Masih pada kesempatan yang sama, Dosen Fisip Unila, Dedy Hermanto menyoroti fenomena demokrasi saat ini yang menurutnya cenderung menurun. Menurut dia, index demokrasi dalam tiga tahun terakhir menurun.

Pemerintah dianggap dia telah melakukan sesuatu kebijakan yang dianggap paradok, misalkan  satu sisi pemerintah gencar mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila, satu sisi pemerintah justru menekan kelompok-kelompok yang berseberangan pendangan.

"Penguatan nilai Pancasila sangat penting sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kenyataannya saat ini banyak sekali prilaki buruk yang mencoreng demokrasi seperti pembiaran terjadinya persekusi terhadap kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) diharapkan mampu secara profesional menyelematkan demokrasi bangsa ini," pungkasnya.

Lain halnya, Budi Youyastari membahas soal carut marut sistem penetapan DPT yang tidak pernah habisnya dan turun temurun dari pemilu-pemilu sebelumnya. Selain itu, dia juga menilai yang terjadi saat ini pergeseran  masyarakat yang agraris feodal menuju masyarakat industrialis dan liberal.

"Gejala yang terjadi para wakil atau calon wakil rakyat tidak dekat secara lahir maupun emosional dengan masyarakat. Yang terjadi dalam pemilu saat ini yakni banyaknya masyarakat yang berkatagori prabayar ketimbang paska bayar. Oleh karenanya tanggungjawab kita semua khususnya Bawaslu untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi bangsa," paparnya.

Selain dihadiri PPK dan Panwascam se-Lampura, turut hadir Ketua Bawaslu Lampura, Hendri Hasyim, Sekretaris KPU Lampura, Horison, dan jajaran pengurus PAN kabupaten setempat.(ysn)