Harianmomentum.com--Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan mencarikan solusi terbaik terkait perselisihan antara Forum Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU-KSN) dan PT Central Alvian Pertiwi (CAP).

Hal tersebut terungkap dalam petemuan antara Asisten Bidang Ekobang Setkab Lamsel, Mulyadi Saleh dan PT CAP serta PT BKI dan PT TDJ di ruang rapat Asisten Bidang Ekobang, Selasa (25/09/18).

Perwakilan dari PT CAP Wempi Fane mengatakan, PT CAP akan membawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), jika terus didesak oleh FSBKU.

"Semestinya ada perimbangan. Jika, kami terus didesak, ya kami akan melakukan jalur yang sama yaitu jalur hukum," ujar Wempi.

Di lain pihak, Asisten Bidang Ekobang, Mulyadi Saleh, menyatakan, pihaknya tidak ingin mediasi yang dilakukan,  dibilang ada keberpihakan dengan pihak perusahaan, padahal, Pemkab Lamsel hanya sebagai penengah.

"Tapi, kalaupun PT CAP siap melakukan jalur hukum, kami persilahkan. Namun demikian, hendaknya dicari solusi terbaik lebih dahulu dengan cara mediasi," kata Mulyadi.

Sebelumnya, vendor PT. BKI menyatakan tujuh buruh itu bukan di-PHK, namun, kontraknya telah habis sesuai dengan masa siklus perawatan ayam yaitu 1,5 tahun.

"Kemudian saat dilakukan seleksi ulang oleh vendor yang baru yaitu PT. TDJ, ketujuh orang buruh itu tidak lulus seleksi," pungkas Mulyadi.

Indung Sutrisno selaku Perwakilan PT. TDJ mengatakan, jika bicara mengenai aturan, semua pihak pasti punya aturan, akan tetapi pihaknya berupaya mencari solusi penyelesaian terbaik, sebelum dilakukan mediasi berikutnya.

"Masing-masing pihak punya pendirian. Tentunya, tidak ada penyelesaian terbaik. Maka, lebih baik kita bicara dari hati kehati, nanti ada solusi terbaik dalam mediasi antar kedua belah pihak. Sebab, kami akan siapkan formula terbaik dalam pertemuan nanti," ujar Indung. (bob).