Harianmomentum.com--Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bandarlampung Johana memastikan tidak akan ada kenaikan iuran peserta non PBI (penerima bantuan iuran).

Ketentuan tersebut, kata dia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menyebutkan bahwa iuran bagi non PBI tidak ada kenaikan.

Johana mengatakan, sejauh ini pemerintah pusat terus berupaya menangani defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Ia menganggap problem ini berasal dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tingkat kepatuhan membayar iurannya masih sangat rendah.

"Di wilayah kami saja yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, dari sebanyak 442.853 peserta mandiri, sekitar 50 persen masih menunggak iuran BPJS. Kalau pekerja sejauh ini dinyatakan patuh, tetapi kalau yang masih menunggak mungkin dari badan usahanya akan kita tegur," ujar Johana usai rapat koordinasi teknis pembiayaan bersama JKN-KIS Provinsi Lampung, di ruang Abung gedung Balai Keratun, Selasa (2/10).

Dalam upaya mengejar pembayaran tunggakan dari para peserta, lanjutnya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan kader JKN agar mendatangi tiap peserta. Selain itu, pegawai juga berperan sebagai kolektor dengan menagih kewajiban peserta.

"Kader JKN akan dapat insentif sebesar 25 persen dari pembayaran tagihan peserta BPJS. Kemudian seluruh pegawai juga menjadi kolektor untuk mengejar pembayaran iuran, dia menelpon, sms, atau mengirim email kepada peserta yang menunggak tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya Johana menyarankan bagi peserta yang merasa terkendala kondisi keuangan untuk membayar iuran, peserta bisa meminta dana talangan dari pihak ketiga yaitu seperti koperasi nusantara, bank BNI, Mandiri, BRI dan bank lainnya yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan ditalangi oleh bank, peserta bisa mencicil iurannya ke bank. (ira).