Harianmomentum.com--Menyikapi persoalan anjloknya harga gula, Tim Pengawalan Gula Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) meminta Komisi VI DPR-RI untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas permasalahan terkait dengan komoditas itu.

Seperti dikutip dalam rilis tertulisnya kepada harianmomentum.com, Rabu (17/10), pada surat bernomor FSPBUN/X/80/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, FSPBUN meminta legislator di senayan dapat membahas terkait carut marutnya tata niaga, terutama impor gula yang tidak terkendali dan membuat anjloknya harga gula di bawah patokan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. 

Selain itu, melalui surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim, Beta R Sigit Prakoeswa dan M Amier Hasanoedin, FSPBUN juga menyinggung permasalahan penutupan Pabrik Gula (PG) milik BUMN yang dibarengi munculnya PG Swasta yang dipopulerkan dengan istilah Program Regrouping Pabrik Gula. 

Ketua tim yang juga merupakan Sekjend FSPBUN, Beta R Sigit Prakoeswa mengatakan kebijakan impor yang mengakibatkan anjloknya harga gula telah membuat permasalahan bagi PG-PG BUMN, terutama terganggunya 'cash flow' dan berdampak kepada terganggunya pemenuhan hak-hak dasar Karyawan di PG-PG BUMN.

Padahal, sebelum keluarnya kebijakan impor gula, Tim FSPBUN sudah berusaha memberikan masukan kepada pemerintah tentang stok gula di dalam negeri. “Kami punya data yang dapat dipertanggungjawabkan, menunjukkan bahwa pada akhir giling tahun ini kelebihan stok gula nasional akan lebih tinggi dari tahun lalu. Tahun lalu saja, di akhir tahun terjadi sisa stok gula sebesar satu juta ton lebih,” katanya.

Selain hal tersebut, Beta juga menambahkan ada permasalahan terkait dengan Program Regrouping berupa penutupan PG-PG milik BUMN (PTPN) yang berkapasitas di bawah 4.000 TCD tanpa kajian yang komprehensif.

“Hal ini telah menimbulkan keresahan, demotivasi dan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan PG-PG milik BUMN,” imbuhnya.  

Dengan permasalahan-permasalahan itu, Tim Pengawalan Gula FSPBUN secara intensif melakukan kajian, diskusi dan dialog-dialog dengan pihak-pihak terkait.

Sejak pertengahan tahun 2018 ini, tim terus melakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan anggota dari PTPN-PTPN yang mengelola komoditas gula seperti PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.

Terakhir, Selasa (16/10) Tim Pengawalan Gula melakukan audiensi dengan Direktur Holding terkait dengan hal tersebut. Namun, sampai dengan saat ini belum ada solusi yang tegas dari pemerintah maupun pemegang kebijakan lainnya seperti Holding PTPN.

Lebih lanjut, Beta berharap agar rencana RDP dengan Komisi VI DPR RI segera terlaksana dalam waktu dekat.

Kegelisahan Petani Tebu Rakyat

Imbas dari kebijakan impor gula tidak hanya dirasakan oleh para karyawan PG-PG BUMN.  Petani Tebu Rakyat juga mengalami nasib yang sama.  Ratusan petani yang tergabung alam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka (16/10).

Mereka menyuarakan tiga tuntutan yaitu : Ganti Menteri Perdagangan; Beli gula petani yang menumpuk; Stop impor pangan termasuk gula.

Menanggapi unjuk rasa petani itu, Beta mengapresiasi atas perjuangan petani dalam memperjuangkan aspirasi yang sejalan dengan aspirasi FSPBUN.

“Kami akan mengiringi perjuangan teman-teman petani tebu rakyat dengan perjuangan lewat jalur dialogis,” kata Beta.(rls)