Harianmomentum--Dinas Sosial (dinsos) Kota Metro mnyatakan tidak punya kewenangan untuk mensosialisasikan program-program kelistrikan yang dilaksanakan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hal tersebut dusampaikan menanggapi pernyataan pihak PLN rayon setempat terkait minimnya jumlah masayarakat yang mendapat jatah program listrik bersubsidi. 

Menurut pihak PLN, hal tersebut disebabkan instansi pemerintahan setempat kurang mensosialisakan program listrik bersubsidi pada masyarakat.

"Kewenangan kami (dinsos) bukan sosialisasi soal listrik. Kami hanya layanan pengaduan bagi warga miskin. Apa lagi pihak PLN juga belum ada komunikasi dengan kami," kata Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kota Metro Sri Mubarokawati pada harianmomentum, Jumat (16/6).

Menurut dia, justru PLN yang kurang sosialisasi pada masyarakat, terkait program tersebut. Sosialisasin yang dilakukan PLN tentang program listrik bersubsidi hanya dilakukan lewat internet. Padahal, masih banyak masyarakat terutama dari kalangan bawah yang belum melek internet.

"Seharusnya PLN menggandeng dinas terkiat untuk sosialisasi program itu. Kalau hanya lewat internet, bisa dibilang hanya kalangan menengah keatas yang mengerti," terangnya.

Dia menambahkan, saat ini di Kota Metro ada 8.515 kepala keluarga yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) calon penerima program listrik bersubsidi.

"Mekanisme pemutakhiran data penerima program listrik bersubsidi seperti di selebaran PLN itu baru akan dilaunching pusat tahun 2018.  Mereka yang sudah masuk DBT, subsidi listriknya tidak akan dicabut," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari ribuan pelanggan PLN di Kota Metro dengan kategori warga tidak mampu, baru satu yang mendapatkan program listrik bersubsidi.

Manager PLN Rayon Metro Arbeni mengatakan kondisi tersebut kemungkinan disebabkan minimnya sosialisasi dinas terkait pada masyarakat tentang program listrik bersubsidi. (sya/pie)