Harianmomentum.com--Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merasa keberatan dengan penolakan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu menolak laporan BPN terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan alasan tak cukup alat bukti. 

“Kami sangat keberatan dengan penolakan tersebut. Saya rasa keputusan itu terlalu prematur,” kata Hendarsam Marantoko, juru bicara BPN Prabowo-Sandi saat diwawancarai harianmomentum.com, Senin (20-5).

Baca juga: KPU Dinyatakan Bersalah dalam Sidang Bawaslu, Ini Sebabnya

Kata Hendarsam, pihaknya sudah berupaya maksimal dalam mengirimkan bukti-bukti untuk melangkapi laporan soal pemilu yang TSM. 

Namun, sambung dia, tetap saja Bawaslu menolak dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal.

“Minta bukti rekaman video presiden memerintahkan kepala daerah (kampanye), tidak akan mungkin dapat. Pengamana presiden itu berlapis,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Abhan menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyebut bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi kriteria. Bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi di antaranya berupa berita dari media online. 

Putusan pendahuluan yang dibacakan itu terkait laporan yang teregistrasi atas nama Ketua BPN Prabowo-Sandi Djoko Santoso dan Hanafi Rais. Sedangkan yang menjadi terlapor adalah pasangan calon Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.(acw)