MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu harus dapat menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) yang berintegritas.

Untuk itu mereka harus mampu menjalankan tugasnya dengan integritas pula, mencerdaskan para pemilih sehingga menyumbangkan hak suaranya kepada calon pemimpin yang tepat.

Hal itu disampaikan oleh Budiono, akademisi hukum asal Universitas Lampung (Unila) saat menjadi narasumber dalam kegiatan Malam Refleksi dan Apresiasi Mahan Demokrasi.

Kegiatan bertajuk “refleksi perjalanan lima tahun mahan demokrasi KPU Kota sebagai rumah pintar pemilih dan pusat pendidikan pemilih di Bandarlampung" itu bertempat di Bukit Randu Hotel, Minggu (1-12-2019), malam.

Menurut Budiono, segala program yang digagas KPU maupun Bawaslu haruslah bertujuan untuk mencapai pemilu yang berintegritas tinggi. “Untuk menuju pemilu berintegritas, yang pertama penyelenggaranya haru berintegritas dulu,” kata Budiono.

Sebab jika penyelenggara tidak berintegritas, dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu.

“Kalau kepercayaan masyarakat hilang, apapun program yang kita adakan, seperti mahan pintar ini, dan lain-lain akan percuma saja. Akan sia sia,” ungkapnya.

Selain itu, para penyelenggara juga diminta untuk tidak hanya menggelar kegiatan sosialisasi cara pemilih (mencoblos). 

“Lebih dari itu, penyelenggara pemilu punya tugas mendidik masyarakat menjadi pemilih cerdas, memilih dengan hatinya,” ungkapnya.

Apalagi, sambung Budiono, menurut KPU dan Bawaslu pusat saat ini Lampung dikategorikan sebagai zona merah, rawan politik uang.

“Jadi tidak ada guna berbagai program ini kalau tidak dapat menciptakan pemilu yang berintegritas. Pemilu berintegritas diperlukan untuk mencari pemimpin berintegritas juga,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Fitra Dharma, akademisi ekonomi asal Unila. Dia pun berpendapat bahwa KPU dan Bawaslu harus mampu mencerdaskan masyarakat.

Menurut dia, setiap orang rasional itu menyumbangkan hak pilihnya karena adanya manfaat. “Manfaat ini ada jangka pendek dan jangka panjang,” ujarnya.

Manfaat jangka pendek seperti halnya menerima politik uang. Sementara manfaat jangka panjang seperti halnya program calon kada yang pro rakyat.

“Ini PR (pekerjaan rumah) bagi Mahan Demokrasi, bagaimana menyadarkan masyarakat. Sehingga mereka memilih pemimipin untuk manfaat jangka panjang,” katanya.

Pantauan harianmomentum.com, kegiatan yang dipandu oleh Komisioner KPU Bandarlampung Fery Triatmojo itu berlangsung santai, namun serius.

Kegiatan diskusi yang digagas KPU Bandarlampung tersebut dihadiri seratusan peserta. Selain kedua akademisi, turut hadir sebagai narasumber eks Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri.

Turut hadir juga Walikota Bandarlampung Herman HN, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, perwakilan Bawaslu Lampung, dan instansi terkait lainnya.(acw)