MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghentikan proyek pembangunan teropong bintang di kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Wan Abdul Rachman, Kabupaten Pesawaran.

Menurut Gubernur Arinal Djunaidi Tahura merupakan hutan konservasi. Sehingga tidak boleh dibangun Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL).

"Teropong bintang tidak ada, sudah selesai. Tidak kita lanjutkan, itu kawasan hutan lindung. Haram hukumnya dibangun," tegas gubernur diwawancarai awak media, Rabu (22-1-2020).

Berdasarkan data yang dihimpun harianmomentum.com, sejak tahun 2017 hingga 2019 pemprov telah mengucurkan anggaran sekitar Rp77 miliar untuk membangun fasilitas penunjang OAIL.

Diantaranya; Pembangunan jalan menuju Itera Astronomical Observatorium Rp34 miliar yang terbagi menjadi tiga tahap: Rp12 miliar, Rp20 miliar dan Rp2 miliar. Lalu pembangunan jembatan Rp7 miliar, jembatan 2 Rp8 miliar (tahap 2), jembatan Rp7 miliar (tahap 3).

Menanggapi hal itu, Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) Prof Ir Ofyar Z Tamin mengatakan pembangunan observatorium tersebut merupakan kewenangan pemprov Lampung.

"Dalam kerjasama dengan Pemprov, Itera hanya bertugas mengelola jika bangunan sudah selesai. Sedangkan untuk pembangunannya merupakan kewenangan pemprov," kata Ofyar kepada harianmomentum.com, semalam.

Dia menilai penghentian pembangunan tersebut lantaran lokasinya berada di kawasan hutan lindung. Yidak menutup kemungkinan akan dicarikan lokasi baru.

"Jadi saya rasa bukan dihentikan pembangunannya. Mungkin akan dicarikan tempat baru. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya," terangnya.

Dia menjelaskan keberadaan teropong bintang memang dibutuhkan. Karena di Indonesia hanya ada satu, di Bandung. yakni teropong bintang Bosscha.

"Tapi di sana, bermasalah dengan polusi cahaya. Sehingga efektifitasnya menurun, jadi dicarikan tempat lain. Lokasi yang cocok itu hanya di Lampung," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekprov Lampung Fahrizal Darminto menyatakan anggaran pemprov tahun 2019 terbatas, sehingga perlu dilakukan penghematan. Kemungkinan besar teropong bintang tidak dilanjutkan.

"Anggaran kita masih terbatas, maka perlu dilakukan penghematan dan diprioritaskan pada belanja tidak mendesak," terang Fahrizal, sebelum menjadi Sekprov definitif Senin (12-8-2019).

Dia menjelaskan meski melakukan penghematan, tetapi tidak boleh mengganggu pelayanan publik. "Jadi kita pilih kegiatan yang istilahnya tidak bisa dilakukan tahun ini, tapi tahun depan bisa. Jangan sampai kita lakukan efisiensi anggaran tapi mengganggu pelayanan publik," terangnya.

Fahrizal masih akan mengkaji apakah pembangunan teropong bintang akan dilanjutkan atau tidak. "Kalau anggarannya dikurangi, mungkin pembangunannya menjadi tidak full. Kalau kegiatannya dihentikan, mungkin pembangunannya berhenti dulu. Sambil kita lihat lagi, tahun-tahun depan bisa dilanjutkan kalau ekonomi kita sudah pulih," jelasnya. (adw/ap)