"Kami belum mendapatkan laporannya (anggaran covid-19). Jadi berapa jumlahnya belum tau karena belum dilaporkan," kata Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi pada Harianmomentum.com, Rabu (27-5-2020).

Menurut dia,  pemkot beralasan anggaran tersebut belum disetujui  pemerintah pusat.

"Seharusnya, sesuai amanat surat keputusan bersama (SKB) menteri, setelah Pemkot Bandarlampung melakukan recofusing (realokasi) anggaran, harus dilaporkan kepada DPRD," terangnya.

Selain itu, DPRD Bandarlampung juga meminta pemkot menunda pengerjaan proyek infrastruktur yang sifatnya tidak mendesak.

"Sesuai SKB menteri, bahwa infrastruktur yang tidak mendesak agar anggarannya dialihkan guna penanggulangan Covid-19," tegasnya. (**)

Laporan: Vino Anggi Wijaya
Editor: Munizar