Isu tersebut unggah melalui akun media sosial facebook atas nama Rehan Marlin.
Dalam akun facebook itu, disebutkan sepuluh anggota DPRD Lambar menerim uang masing-masing Rp30 juta untuk pengesahan relokasi anggaran covid-19.

"Saya pastikan, apa yang disampaikan itu fitnah. Berita bohong dan tidak benar. Kami bersama pimpinan dan anggota akan musyawarahkan dahulu, apa langkah yang akan dilakukan DPRD Lambar dalam menyikapi masalah ini," kata Ketua DPRD Lambar Edi Novial pada wartawan, Kamis (28-5-2020.

Dia melanjutkan, DPRD Lambar juga mempesilahkan pihak terkait mencari pembuktian kebenaran isu tersebut.

"Kami juga bingung, yang sepuluh anggota DPRD itu siapa. Siapa pemberi dan penerimanya. Bisa dibuktikan tidak itu nama-namanya. Jika memang ada siapa yang menerima uang itu, silahkan saja buktikan," tegasnya.

Dia menjelaskan, re-alokasi atau pergeseran anggaran bukan hanya di DPRD saja, tapi juga di pemerintah daerah,.

"Refocusing dan relokasi anggaran itu berdasarkan surat keputusan besama dua menteri. Hasil rapat kita, Rp7 miliar lebih diserahkan ke eksekutif," ungkapnya.

Anggaran Rp7 miliar tersebut diambil dari alokasi anggaran pembuatan baju dan perlengkapan anggota DPRD, anggaran bimtek, yang dilaksanakan di Lampung maupun di luar Lampung,  kunjungan luar daerah dan kegiatan lainnya.

"Artinya hasil relokasi ini sudah dimusyawarahkan kepada pimpinan dan anggota. Kami sudah tidak mungkin laksanakan kegiatan ke luar daerah," terangnya.

Dia menyebut, musyawarah pimpinan bersama anggota tersebut dilaksanakan  pada 4 Maret tahun 2020. Tujuan untuk mempercepat pendistribusian alat-alat pencegahan covid-19 dan program yang akan dilakukan pemerintah. (**)

Laporan: sulemy
Editor: munizar