Harianmomentum--Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II-2017 sebesar 5,01 persen.

Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,18 persen. Penyebabnya, ka­langan menengah ke atas masih menahan belanjanya.

"Angka 5,01 persen ini masih di bawah ekspektasi, tetapi saya bilang pertumbuhan ini lumayan bagus, tapi masih harus diperhatikan," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (7/8). 

Untuk diketahui, pemerin­tah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,1 persen. Kemudian target pertumbuhan dinaikkan menjadi 5,2 persen. 

Menurutnya, perekonomian Indonesia yang sebesar 5,01 persen masih di bawah per­tumbuhan ekonomi China yang sebesar 6,9 persen. Tapi masih di atas pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang sebesar 2,1 persen, Singapura yang sebesar 2,5 persen, dan Korea Selatan yang tumbuh 2,5 persen. 

Untuk meningkatkan pertum­buhan ekonomi Indonesia ke depan, bukan hanya pemerintah, melainkan juga seluruh pemang­ku kepentingan atau stakeholder dengan seksama memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi. "Kita berharap ke depannya harus lebih bagus," tutup dia. 

Kecuk menuturkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama kuartal II. Di antaranya harga komoditas migas dan non­migas yang mengalami penu­runan dibandingkan kuartal sebelumnya, seperti batu bara turun 1,87 persen dan palm oil turun 9,84 persen. 

"Secara umum komoditas mi­gas dan nonmigas kuartal kedua tahun ini turun dibandingkan kuartal I. Kalau secara tahunan masih agak meningkat, hanya kuartalan turun," ujarnya. 

Dia membantah, jika daya beli masyarakat turun. Berdasarkan survei BPS, sampai saat ini daya beli masyarakat masih baik. Hal itu tercermin dari konsumsi rumah tangga 4,95 persen yang berhasil menopang pertumbuhan ekonomi kuartal II-2017 sebesar 5,01 persen. 

Namun, dia mengakui, kalangan menengah ke atas masih menahan belanja. Selain itu, fenomena pergeseran pola be­lanja dari konvensional ke online memang benar terjadi. Pergeseran hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, dan persentasenya juga relatif kecil. 

"Angka riset belum menunjuk­kan angka pasti, tapi itu totalnya kecil," paparnya. 

Menanggapi rilis BPS, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhis­tira Adhinegara menilai, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil tidak mak­simal mendongkrak konsumsi rumah tangga. Faktanya, capaian tersebut tidak mampu menyen­tuh lima persen. (rmol)