Harianmomentum--Dukungan Partai Nasdem kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat dinilai sebagai sebuah pragmatisme politik.

Partai besutan Surya Paloh itut dianggap hanya mengejar kemenangan. Tanpa memikirkan kader yang sudah sekian lama menempa diri untuk masuk dalam jabatan politik, salah satunya diusung sebagai kepala daerah.

"Ini merusak kaderisasi di partai politik. Kalau semua parpol mengusung calon di pilkada tanpa memperhatikan kadernya sendiri, sama saja parpol itu sudah merusak sistem kaderisasinya sendiri," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada redaksi, Senin (11/9).

Dia menyebutkan, seyogyanya partai politik adalah tempat meniti karir politik baik di tingkat Legislatif maupun eksekutif di pusat maupun daerah.

"Fungsi partai politik sebagai tempat kaderisasi bagi calon pejabat negara atau daerah. Jangan sampai fungsi itu justru rusak karena parpol atau petinggi parpol itu sendiri,' ujar Ujang.

Majunya Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018 tanpa memastikan diri sebagai salah satu kader partai tentu berbahaya bagi partai pendukungnya, meski wali kota Bandung itu calon potensial.

"Ridwan Kamil merupakan calon gubernur Jabar potensial. Tapi, mendukung Ridwan Kamil maju jadi calon gubernur juga berbahaya. Kenapa berbahaya, karena Ridwan Kamil bukan kader partai politik," lanjut Ujang.

Tentu partai politik masih ingat munculnya isu deparpolisasi, di mana ada calon kepala daerah yang cukup kuat popularitasnya akan maju pilkada tanpa dukungan partai politik.

"Ini berkaca dari pengalaman Ridwan Kamil ketika maju jadi calon wali kota Bandung. Saat itu dia didukung Partai Gerindra dan PKS, tapi ketika terpilih, Ridwan Kamil meninggalkan kedua partai itu. Itulah mungkin mengapa Gerindra dan PKS tak mau lagi dukung Ridwan Kamil," ungkap pengamat politik Universitas Al Azhar tersebut.(wah/rmol)