Harianmomentum--Walikota Metro Achmad Pairin memastikan sangat selektif dan tidak sembarangan meneken surat keputusan (SK) pengangkatan dan pembayaran gaji guru honorer.

Menurut walikota proses pembayaran gaji guru honorer melalui dana bantuan operasional sekolah harus sesuai Permendikbud Nomor 8 tahun 2017. 

Dalam permendikbud itu, besaran dana BOS untuk membayar gaji honorer hanya 15 persen. Itu pun  hanya untuk guru honorer yang telah mendapat surat penugasan dari pemerintah daerah.

"Saya tidak akan semudah itu mengeluarkan SK. Pasti semuanya saya kembalikan ke Disdikbud dan kepala sekolah. Jangan sampai nanti guru honorer sudah lama, namanya belum, tapi tahu-tahu yang baru, sudah masuk. Karena itu, pendataannya saya kembalikan ke kepala sekolah," kata Pairin, baru-baru ini.  

Nantinya, kata dia, nama-nama guru honorer yang diajukan pihak sekolah ke Disdikbud kan diteruskan pada walikota untuk selanjutkan diberikan SK pengangkatan dan penempatan tugas.

"Kita tidak akan mungkin teken kalau tidak sesuai aturan. Kan pertama itu dari pihak sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Pendidikan ke Walikota. Kalau sudah sesuai aturan baru akan diteken," terangnya.(pie)