Harianmomentum.com--Kinerja Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kabupate Lampung Barat (Lambar) menjadi sorotan Badan
Anggaran (Banang) DPRD setempat. Itu terungkap saat rapat Banang dengan
satuan kerja perangkat daerah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, Rabu (1/11).
Pada rapat tersebut, anggota Banang DPRD Lambar mempertanyakan fasilitas
pelayanan kesehatan dan kesejahteran tenga medis.
“Berapa jumlah dokter berstatus PTT (pegawai tidak tetap). Lalu berapa
tunjangan kesejahteraan mereka? Kalau tunjangan tidak pas dengan pekerjaan yang
diemban, nanti berakibat pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,"
kata anggota Banang DPRD Lambar Heri Gunawan.
Pertanyaan serupa juga disampaikan anggota Banang lainnya SW. Sundari.
Dia mempertanyakan terkait pelaksanaan Pelatihan Bidan Desa berstatus pegawai
negeri sipil (PNS) dan tenaga kerja sukarela (TKS) dan berapa hari pelatihan
tersebut.
“Pelatihan bidan desa ini penting, untuk menekan angka kematian ibu dan
bayi saat proses persalinan. Karena itu, kita harus tahu lebih jelas metode
pelatihan dan berapa pesertanya,” tanya Sundari.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinkes Lambar Paijo mengatakan,
saat ini dokter PTT berjumlah sebelas orang dengan total tunjangan
kesejahteraan masing-masing Rp5 juta per bulan.Sedangkan pelatihan bidan desa,
menurut dia, dilaksanakan selama tiga hari dengan sistem bergilir.
“Sampai saat ini total jumlah bidan desa di Lambar mencapai 1.316 orang.
Dari jumlah tersebut, 135 diantaranya telah mengaikuti pelatihan sejak tahun
2014 sampai 2017. Sedangkan, untuk posyandu saat ini ada 254 ,”
ungkapnya. (lem)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com