Harianmomentum.com--Aliansi Lembaga Pemberantasan Korupsi Lampung (ALPKL) menyoroti proses tender 78 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi setempat. 

Menurut Ketua ALPKL Supriyadi Maliki, proses tender yang saat ini sedang berlangsung terkesan hanya formalitas dan kejar tayang karena setiap paket diduga sudah dikondisikan.

“Coba telisik tiga tahun sebelumnya, apakah pernah DPUPR tender mulai bulan Januari seperti tahun ini?” ungkapnya kepada harianmomentum.com, Selasa (20/2/18).

Kebutnya proses tender puluhan paket proyek itu, kata dia, diduga kuat untuk suksesi petahana gubernur yang hendak memasuki cuti kampanye dalam pilgub Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja DPUPR dalam menggelar tender cepat, tapi semua pihak juga harus memantau apakah hal itu murni peningkatan kinerja atau ada udang dibalik batu?” tegasnya.

Dia mengatakan beberapa paket yang berlabel pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga patut dipertanyakan. Sebab, pinjaman itu belum juga mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Lampung tetapi paketnya sudah ditenderkan.

“Kan aneh, pinjaman PT SMI belum resmi disetujui DPRD Lampung. Tetapi kok paket proyeknya sudah ditender? Harusnya kan ketok palu dulu,” jelasnya.

Diketahui, tahun ini Pemprov Lampung mengajukan pinjaman ke PT SMI sekitar Rp1 triliun. Tetapi hanya akan diakomodir sebesar Rp600 miliar.

Diberitakan sebelumnya, DPUPR Provinsi Lampung diam-diam telah memulai proses tender proyek.

Berdasarkan pantauan di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Lampung, saat ini sudah ada sekitar 78 paket yang sedang dilelang DPUPR.

Program ’reaksi cepat’ DPUPR dalam menggelar tender sejak Januari 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya yang baru dimulai sekitar Maret hingga April.

Dari puluhan paket yang dilelang, belum ada satupun yang selesai karena tahapan lelang baru memasuki proses pembukaan dan evaluasi penawaran file.

Diantaranya, Pembangunan Jalan Ruas Simpang Unit VIII Gedongaji Tulangbawang dengan nilai Rp12 miliar, Pembangunan Jalan Ruas Sukamara - Kuripan di Kabupaten Tanggamus senilai Rp6 miliar dan Pembangunan Jalan Ruas Pekon Balak - Suoh di Kabupaten Lampung Barat (DAK) dengan nilai Rp5 miliar serta puluhan paket lainnya.

Menariknya, tiga paket yang sedang dilelang dengan nilai ratusan miliar tidak terdapat jadwal tahapan.

Ketiga paket itu; Pembangunan Jalan Ruas Padang Cermin - Kedondong di Kabupaten Pesawaran (SMI) senilai Rp160 miliar diikuti 29 peserta lelang. 

Pembangunan Jalan Ruas Brabasan - Wiralaga di Kabupaten Mesuji (SMI) dengan nilai Rp140 miliar diikuti 34 peserta dan Pembangunan Jalan Ruas Bangunrejo - Wates di Kabupaten Lampung Tengah (SMI) senilai Rp110 miliar diikuti 28 peserta lelang. (acw/ap)