Harianmomentum.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandarlampung M Yusuf Kohar menolak rencana pembangunan rumah dinas wakil wali kota setempat. 

Menurut Yusuf, anggaran untuk rencana pemangunan rumah dinas (rumdis) lebih baik digunakan membayar tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot yang belum dibayarkan.

“Kita tunda dulu pembangunan rumah dinas, sebaiknya anggaran itu untuk bayar tukin saja, itu yang lebih penting,” kata Yusuf Kohar, di kantor pemkot Bandarlampung, Rabu (28/2/2018).

Padahal Pemerintah Kota Bandarlampung berencana membangun dua rumah dinas Wakil Wali Kota Bandarlampung dan Ketua DPRD Bandarlampung pada tahun ini.

Pemkot menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pembangunan dua rumah dinas yang akan dibangun di Jalan Cut Mutia Telukbetung. Rumdis wakil wali kota akan dikerjakan CV Gunung Perkison Jay. Sedang rumdis Ketua DPRD digarap CV Abdi Prima Jaya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi mengatakan rencana pembangunan rumah dinas wakil wali kota dan ketua DPRD sudah dianggarkan pada 2018 senilai Rp5 miliar. 

Menurut Wiyadi, pembangunan rumah dinas  tersebut merupakan bentuk kepatuhan adanya aturan, dan bukan kehendaknya. 

Karena di Lampung ini hanya ketua DPRD Kota yang tidak memiliki rumah dinas. “Itu kan aturan, kalau mau saya sudah dari awal anggarkan, tapi tidak. Karena di Lampung ini satu-satunya Ketua DPRD yang tidak pakai rumah dinas,” kata Wiyadi. (aji)