Harianmomentum.com--Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung buka penjaringan bakal calon legislatif (bacaleg) hingga akhir Maret 2018.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPW PKS Provinsi Lampung Akhmadi Sumaryanto kepada harianmomentum.com, Minggu (18/3).

Akhmadi mengatakan, PKS secara umum tidak membuka penjaringan bacaleg. Akan tetapi, jika masyarakat ingin mendaftar sebagai bacaleg bisa langsung mendatangi Kantor DPW atau DPD PKS di 15 kabupaten/kota.

"Kita tidak buka pendaftaran terbuka, tetapi masyarakat yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke DPD yang diinginkan untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya seperti memiliki foto copy KTP," kata Akhmadi.

Dia menerangkan, hingga saat ini total bacaleg yang sudah mendaftar mencapai 125 persen, dari kuota yang ditetapkan.

Namun begitu, dia menyampaikan, PKS akan tetap membuka penjaringan bacaleg hingga akhir Maret mendatang.

"Misalnya, Bandarlampung kuotanya 50 caleg, maka yang mendaftar sudah 60 orang. Tapi, kita tetap menerima masyarakat yang ingin mendaftar sampai akhir bulan ini," jelasnya.

Dia menjelaskan, untuk kriteria para bacaleg yang diinginkan, yakni bisa sejalan dengan visi dan misi PKS. Selain itu, prilakunya (akhlak) bisa menjadi wajah PKS di kabupaten/kota tempatnya mendaftar.

"Mampu menarik simpati masyarakat sesuai tagline terkhitmad untuk rakyat dan bisa memperjuangkan nilai perjuangan PKS di parlemen," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pada April 2018 akan melakukan evaluasi atau penyeleksian bagi bacaleg yang sudah mendaftar.

Dia menambahkan, kuota yang ditetapkan adalah 100 persen dari jumlah kursi yang ada, baik di DPR RI, DPRD provinsi hingga 15 kabupaten/kota.

"Karena kuotanya 100 persen dari jumlah kursi legislatif yang ada. Jadi, bulan April kita evaluasi para pendaftar yang ada. Kemudian bulan Mei kita (PKS) sudah memiliki calon anggota DPRD di 15 kabupaten/kota yang fix," jelasnya.

Dia menargetkan, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang, PKS dapat menambah jumlah kursi di DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.(adw)