Harianmomentum.com--Sebanyak 46 persen masyarakat Lampung menilai politik uang atau money politic adalah hal yang wajar dan bisa diterima.

Hal itu disampaikan Direktur Program Saiful Mujani Reserch dan Clonsulting (SMRC) Sirojudin Abbas saat merilis hasil survei di Hotel Emersia Bandarlampung, Minggu (25/3) malam.

Sirojudin Abbas mengungkapkan, berdasarkan hasil survei terkait toleransi politik uang yang dilakukan SMRC terhadap 820 responden, 46 persen bisa menerima sebagai hal yang wajar. Sedangkan, 54 persen menilai tidak wajar dan tidak bisa diterima.

"Tingkat toleransi terhadap politik uang di Lampung dinilai sangat tinggi, terbukti berdasarkan hasil survei 46 persen bisa menerima, sisanya tidak diterima," ungkapnya.

Dia menerangkan, dari 8 daerah pemilihan (Dapil), untuk tingkat toleransi terhadap politik uang tertinggi berada pada dapil IV (empat) dengan 56 persen dan dapil II (dua) 54 persen.

Dapil IV (empat) meliputi Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus, sedangkan dapil II (dua) meliputi Lampung Selatan.

"Kalau yang diatas 50 persen ada di dapil IV (empat) dan II (dua). Yang paling rendah saja, ada pada angka 36 persen, itu di dapil VIII (delapan) Lampung Timur," bebernya.

Kendati demikian, dia menyatakan, bukan berarti masyarakat Lampung akan dengan mudah dipengaruhi dengan pemberian uang dan sebagainya.

Alasannya, menurut dia, dari masyarakat yang menilai politik uang adalah hal yang wajar, 88 persen diantaranya akan menerima pemberian tetapi untuk pilihan tetap berdasarkan hati nurani. Kemudian, 2 persen memilih calon yang memberikan paling banyak, sedangkan hanya 8 persen yang akan menerima dan memilih calon yang memberikan hadiah.

"Artinya, politik uang tidak mempengaruhi pilihan dalam Pilgub Lampung mendatang. Karena mayoritas (88 persen) menyatakan pilihan tidakditentukan oleh pemberian uang atau hadiah," jelasnya.(adw)