Harianmomentum.com--Realisasi dana desa (DD) 2018 di Kabupaten Mesuji terlambat, karena pemerintah desa setempat kesulitan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Beberapa kepala desa (kades) di Kecamatan Mesuji Timur mengharapkan penambahan pendamping desa untuk membantu pendampingan pembuatan rencana anggaran belanja (RAB) pekerjaan insfratruktur dan RAB padat karya tunai.

“Bagaimana mau realisasikan DD, APBDes saja belum disahkan. Ini karena SDM TPK (tim pelaksana kerja) belum begitu menguasai dalam pembuatan RAB," kata Kades Margojaya, Mesuji Timur, Gendon, pada akhir April 2018.

Dia menyebutkan, di desanya hanya ada satu pendamping tenaga ahli teknik bernama Solihin. "Dia megang dua kecamatan. Makanya APBDes di sini terlambat. Kami harapkan ada penambahan pendamping desa untuk membantu kami,” ucapnya, para Kades di Mesuji Timur.

Hal senada juga diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mesuji Sunardi. Ia mengatakan permasalahan ini sudah dikoordinasikan dengan PMD Provinsi Lampung, namun belum mendapatkan solusi.

“Saya sudah aduensi dengan para kades, dan begitulah bunyinya. RAB fisik dan RAB Padat Karya Tunai memang sulit dibuat. Hal ini pun sudah kami bahas dengan pihak PMD provinsi, namun tak ada solusi. Yang menjadi soal adalah jika menambah pendamping desa, siapa yang bayar gaji mereka? Gaji mereka cukup besar loh, bisa Rp6 juta sebulan,” ujarnya, Jumat (27/4).

Menurut Sunardi, pendampingi desa idealnya per kecamatan 10 orang. Sementara hanya ada satu tenaga per kecamatan di Kabupaten Mesuji. "Makanya realisasi DD sering terlambat,” sebut Sunardi.

Terkait permasalahan ini, Sunardi berencana berkoordinasi dengan Bupati Khamami untuk mencari solusi terbaik menanggulangi hal ini. "Mudah-mudahan ada solusi,” harapnya.

Saat ini, ada 30 desa dari 105 desa di Kabupaten Mesuji yang telah merealisasikan dana desa tahap l. "Di Kecamatan Mesuji Timur dan Mesuji belum ada satu pun yang merealisasikan,” tandasnya. (ish).