Harianmomentum.com--Rencana deklarasi akbar #2019gantipresiden pada 6 Mei 2018 adalah hal yang wajar dalam demokrasi,  karena tidak ada yang salah dari gerakan ini kecuali dalam acara tersebut diwarnai aksi aksi radikal,  anarkis dan melanggar hukum maka baru melawan hukum.  Tapi panitia sudah menyadari kemungkinan penyusupan dan penggembosan oleh kelompok anti #2019gantipresiden tersebut.

Merawat demokrasi itu harus sabar dan tidak buru-buru dan menyikapinya dengan bijaksana, demokratis dan tidak marah-marah sebab jika semua perbedaan visi,  aliansi,  koalisi dan gerakan politik dianggap musuh,  maka sejatinya demokrasi kita tidak sehat alias sakit.  Demikian juga dengan pemerintah bersama unsurnya jangan "kebakaran jenggot" dan reaktif menyikapi gerakan massa ini.

Seharusnya pemerintah dan pendukung pemerintah melihat dan menganalisis gerakan ini sebagai koreksi dan kontrol sosial dari masyarakat sebagai bentuk sense of belonging mereka menyikapi perkembangan Ipoleksosbudhankam yang cukup kurang menjanjikan.

Munculnya #2019gantipresiden karena masyarakat khususnya masyarakat pendukung hastag tersebut menilai pelemahan rupiah,  hutang luar negeri,  banjir TKA asing,  infrastruktur yang ambrol, harga Sembako dan TDL serta BBM yang melejit dan situasi keamanan yang fragile hendaknya yang perlu diselesaikan jajaran K/L pemerintah sehingga distrust dari masyarakat tidak menjadi disobedience yang akan berujung ke disintegrasi bangsa.

Perkembangan politik ke depan jelas akan semakin memanas.  Investor dan turis akan wait and see,  sehingga untuk menutupi bleeding anggaran negara maka kenaikan harga tetap jadi solusi atas majalnya daya pikir mengatasi persoalan bangsa.  Rupiah juga diperkirakan melemah dan koalisi serta landscape politik menghadapi 2019 kemungkinan akan berubah.

Gerakan deklarasi #2019gantipresiden tidak akan berdampak apapun jika pemerintah berhasil atasi berbagai hurdles yang ada.  Rumorsnya kurang cepatnya roda pemerintahan berjalan karena banyak pejabat K/L di tataran eselon 1 dan eselon 2 yang dipilih bukan karena kompetensinya, namun banyak karena faktor like and dislike,  sehingga wajar jika banyak K/L belum mampu memberikan single best answer kepada presiden terhadap masalah yang menjadi Tupoksi K/L untuk menyelesaikannya.

Sekali lagi jangan panik dan santai saja menghadapi deklarasi gerakan #2019gantipresiden.  Anggap saja sebagai dinamika politik di tahun politik,  geliat demokrasi menuju ke maturitynya dan sebagai cambuk jajaran pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi.  Semoga.

Oleh : Roziduan Ahmad Hussein, kritikus sosial.  Tinggal di Kabupaten Lamandau,  Kalimantan Tengah