Harianmomentum.com--Masa depan pluralisme, multikulturalisme dan sikap kenegaraan bahkan eksistensi ideologi Pancasila akan berada dalam wilayah yang berbahaya, jika eksistensi Ormas radikal dan ajaran “sesat” yang dipromosikan oleh mereka akan terus berjalan.

Tanpa masyarakat sadari bahwa ternyata beberapa Ormas berideologi radikal dan tidak sesuai dengan Pancasila semakin meluas dan berkembang pengaruhnya di kalangan masyarakat. Ada Ormas yang mengusung khilafah Islamiyah ini masih intens melakukan pertemuan dan konsolidasi di beberapa daerah membahas masalah kekinian.

Kelompok Ormas radikal sejauh ini dalam rangka memperluas pengaruh dan eksistensinya terus melakukan kegiatan dakwah dan kemasyarakatan walaupun banyak yang dilakukan secara tertutup atau terbatas, seperti dalam berbagai dakwahnya, banyak pendakwah dikalangan Ormas radikal yang menilai saat ini para pendakwah sudah dicap sebagai teror, penyebar kebencian dan berupaya makar terhadap pemerintah.

Kelompok Ormas radikal juga masih ngotot untuk memperjuangkan ideologi lain yang akan “menggusur” Pancasila yang disebut dengan ideologi khilafah Islamiyah.

Ideologi ini secara pelan namun pasti sudah berkembang di beberapa daerah antara lain Balikpapan, Lampung, Palopo, Tanjungpinang, Berau, Sragen, Kota Bima, Cianjur, Banda Aceh, Meulaboh, Bengkulu, Bogor, Tulangbawang, Tasikmalaya, Labuhanhaji, Sumbawa Barat dan Mojokerto. Mereka juga mengeluarkan media komunikasi dan sosialisasi seperti bulletin, radio, selebaran, menggunakan media sosial dan lain-lain.

Momentum Pilkada serentak baik di tahun 2017 ataupun Pilkada tahun 2018 juga dimanfaatkan kelompok radikal untuk melakukan bargaining politik dengan kalangan pasangan calon yang dinilai mereka seideologi, seaspirasi dan seafiliasi politik, agar tujuan pragmatis mereka ke depan mudah diterapkan di Indonesia. Bahkan, dalam Pilpres 2019, banyak analisis kajian intelijen ataupun kajian keamanan nasional memprediksi kelompok radikal juga akan bermanuver, pada umumnya mereka akan menentang atau melawan reelected atau terpilih kembalinya petahana/incumbent.

Pelajaran penting yang perlu kita pelajari dari kelompok Ormas radikal ini adalah komitmen, kesetiaan, kepercayaan dan kemantapan mereka dalam berideologi diluar Pancasila, yang selama ini telah membuat mereka bersikap militan dan pantang mundur untuk membela organisasi dan ideologinya.

Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan paling serius dan urgen dalam mengimplementasikan Pancasila untuk menghalau dominasi pengaruh Ormas radikal yang sudah mulai bersemi dan meluas di Indonesia.

Implementasi Pancasila di era milenial sekarang ini tentunya tidak sama dengan yang dilakukan di era Orde Baru. Implementasi Pancasila di era saat ini juga menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, keberadaan meme, pembuatan bot-bot di medsos terutama twitter, youtube dan lain-lain untuk menyolisasikan Pancasila dan menyakinkan generasi milenial yang memiliki ciri khusus yang connected, concern dan communication. Pesan-pesan sosialisasi

Pancasila di era kekinian juga harus dilakukan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti sekaligus merupakan “bahasa gaul” di kalangan generasi muda, sehingga mereka dapat menyerap pesan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup yang paling cocok diterapkan untuk mengelola keberagaman di Indonesia dapat diterima oleh mereka tanpa perasaan mereka merasa digalang atau terkena “psychological intervention”.

Tantangan berikutnya dalam implementasi Pancasila di era kekinian adalah mengacu kepada sinyalemen sosiolog Inggris Giddens, terkait globalisasi. Anthony Giddens menyebutkan setidaknya ada tiga dampak penetrasi globalisasi, yaitu pertama mengendurnya ikatan negara bangsa (makin banyak wilayah yang ingin merdeka); kedua, penguatan nilai-nilai lokal (etnonasionalisme); ketiga, liberalisasi ekonomi.

Indonesia juga mengalami tantangan serius di ketiga dampak yang disebutkan Giddens tersebut, seperti masalah separatisme Papua belum dapat terselesaikan seutuhnya, walaupun kemakmuran ekonomi semakin membaik dewasa ini; sikap etno nasionalisme juga semakin mengemuka, dapat dilihat dalam materi-materi kampanye selama Pilkada 2018, termasuk di saat Pilgub DKI Jakarta 2017 yang menjadi “turning point” memburuknya situasi kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia.

Bagaimanapun juga, implementasi Pancasila akan semakin mudah diterapkan jika ada keadilan dan kesejahteraan, dua hal yang masih harus diakui atau tidak diakui menjadi barang mewah di negeri plural ini. Keadilan dan kesejahteraan adalah kunci menimbulkan kepercayaan terhadap pemerintah, ideology negara dan mampu menciptakan perdamaian. Hal ini selaras dengan adagium Romawi Kuno berbunyi & quot;Pacem Cole Lustitian" (kalau mau damai dan sejahtera, tumbuhkan keadilan).

Untuk mengimplementasikan Pancasila termasuk adagium Romawi kuno tersebut, maka sikap positif, kepemimpinan, kewibawaan dan komitmen elit politik untuk mengedepankan high politics dibandingkan low politics atau politik praktis akan menjadi kunci strategis mewujudkannya. Semoga.

Oleh: Torkis T Lubis