Harianmomentum-- Anggota Komisi II DPR Rahmat Hamka mengapresiasi kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terus menggenjot perekaman e-KTP untuk masyarakat, hingga kini mencapai 97,09 persen. Dia pun berharap, hasil perekaman ini dapat dioptimalkan dalam pelayanan masyarakat melalui sistem integrasi data.

"Database e-KTP harus segera bisa dioptimal fungsinya. Integrasi data harus menjadi prioritas," ucap Rahmat, kemarin, dikutip RMOL.CO.

Informasi kemajuan perekaman e-KTP disampaikan Direktur Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Kata dia, per 4 April lalu, penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP mencapai 173.030.119 atau sebanyak 97,09 persen. Zudan juga memastikan, kebutuhan blangko e-KTP untuk 2017 dan 2018 telah tercukupi, yaitu sebanyak 25,9 juta keping.

Rahman juga meminta Kemendagri segera mencari jalan keluar atas masih tersandranya sebagian data e-KTP oleh pihak asing akibat karut-marutnya pelaksanaan program tersebut di awal-awal periode. Data tersebut harus segera diambil alih Pemerintah demi keamanan negara dan agar bisa digunakan secara optimal untuk pelayanan masyarakat.

"Solusi terkait sebagian data e-KTP yang masih tersandera pihak asing sangat penting. Kemendagri diharapkan dapat segera mengurai secara komprehensif tentang hambatan yang ada agar ke depan database tunggal dapat terintegrasi," tandas politisi muda PDIP ini.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menargetkan pendistribusian e-KTP rampung pada Oktober 2017. Walau sempat tertunda karena kasus korupsi, pencetakan e-KTP mulai berjalan. Sejak Maret lalu, Kemendagri sudah mulai mencetak blangko e-KTP secara bertahap untuk kemudian akan didistribusikan ke masyarakat.

"E-KTP sudah dicetak bertahap dari akhir Maret. April sudah didistribusikan bertahap. Mudah-mudahan Oktober sudah selesai semua,” katanya usai menghadiri Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik XXVII tentang Pemilihan Umum Serentak 2019 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis kemari lusa.

Kemendagri sudah menetapkan mencetak 7 juta keping blanko e-KTP. Sebanyak 4 juta keping diperuntukkan bagi warga yang sudah memiliki surat keterangan dan merekam data diri. Sementara sisanya untuk warga yang mengubah statusnya.

Tjahjo meminta maaf atas keterlambatan pencetakan e-KTP akibat banyaknya pegawai Kemendagri yang dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP. Dia pun berjanji akan terus menggejot anak buahnya sehingga perekaman dan pendistribusian e-KTP kepada semua masyarakat dapat segera rampung.(Red)