Harianmomentum--Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berjanji akan memanggil pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) terkait upah murah tenaga kerja sukarela (TKS) di intansi tersebut. 

"Kita akan panggil pihak manajemen RSUDAM, untuk meminta keterangan terkait pemberian upah TKS di sana," kata Abdullah Fadri Auli anggota Komisi V DPRD Lampung, Selasa (2/5).

Dia menjelaskan, sebelum memanggil pihak RSUDAM diharapkan agar TKS yang dapat memberikan rincian tentang jumlah pekerja tersebut di sana dan surat pernyataan terkait upah yang diterima. 

"Jadi jangan cuma beberapa orang, tapi semua TKS disana dan apakah nasibnya sama," jelasnya.

Setelah itu, dia melanjutkan, DPRD baru bisa mengundang pihak RSUDAM untuk meminta keterangan terkait hal tersebut. "Kalau sudah ada, baru kita bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari TKS di RSUDAM," ujarnya.

Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung Joko Purwanto menyampaikan, terkait sistem pengupahan dan penghapusan outsourching terdapat dua permasalahan khusus yang terjadi di Lampung. 

Permasalahan tersebut tentang kesejahteraan pegawai TKS RSUD AM Bandarlampung yang menerima upah kurang layak. "Para TKS itu hanya menerima upah Rp250 ribu per bulannya," terang Yohanes. 

Menurut dia, upah tersebut masih kurang dari biaya kehidupan sehari-hari, yang mana setiap harinya harga bahan pokok terus naik. 

"Bahkan ada yang sudah bekerja selama 10 tahun, namun upah yang diterimanya tak lebih dari Rp250 ribu," ucapnya.(adw)