Harianmomentum.com--Meskipun belum diumumkan secara resmi, namun hasil dari Pilkada serentak 2018 sudah mulai terbaca pemenangnya. Dari dari hasil tersebut terlihat bahwa partai pendukung Joko Widodo hampir menguasai kemenangan.

Tidak mengherankan jika hasil Pilkada 2018 ini adalah cermin kemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Jika pilkada pada tingkat propinsi menjadi indikator dan peta kekuatan politik maka partai-partai pendukung Joko Widodo nyaris menguasai kemenangan di seluruh daerah. Koalisi politik yang anomali, yaitu tidak linearnya koalisi di pusat dan daerah, menjadi celah bagi partai-partai pendukung Joko Widodo untuk menyebarkan kekuatan di masing-masing kubu.

Seperti diketahui terdapat 17 provinsi yang menyelanggarakan pilkada serentak 2018. Dari 17 provinsi tersebut terdapat 14 propinsi yang pemenangnya merupakan koalisi partai yang ada partai pendukung Joko Widodo. Jumlah ini masih akan ditambah oleh Provinsi Papua karena kedua kubu yang bertanding masing-masing terdapat partai yang menjadi pendukung Joko Widodo.

Propinsi yang dimenangkan oleh partai pendukung Joko Widodo adalah Sumatera Utara (Golkar, Hanura dan Nasdem), Sumatera Selatan (Hanura dan Nasdem), Lampung (Golkar), Riau (Nasdem), Jawa Barat (PPP, Hanura Nasdem), Jawa Tengah (Golkar, PPP, PDIP, Hanura dan Nasdem), Jawa Timur (Golkar, PPP dan Hanura), Bali (PDIP dan Hanura), Kalimantan Barat (Golkar, PPP dan Nasdem), Nusa Tenggara Timur (Golkar, Hanura dan Nasdem), Sulawesi Selatan (PDIP), Sulawesi Tenggara (Golkar dan Nasdem), Maluku (PDIP, PPP, Hanura dan Nasdem) dan Maluku Utara (Golkar dan Nasdem). Propinsi yang tidak dimenangkan oleh koalisi partai tanpa ada partai pendukung Joko Widodo adalah propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur.

Tidak Tergantung pada PDIP

Strategi koalisi partai pendukung Joko Widodo untuk menyebarkan kekuatan dapat disebut berhasil. Dengan penguasaan kemenangan berjumlah 14 (tidak termasuk Papua) dari 17 propinsi maka hasil ini akan membuat Joko Widodo semakin percaya diri untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2019.

Fakta yang cukup mengejutkan adalah  PDIP sebagai partai utama pendukung Joko Widodo hanya memenangkan 4 propinsi, sementara  Nasdem 10 provinsi, Golkar 8 provinsi, Hanura 8 provinsi, dan PPP 5 provisni, dengan catatan angka ini diluar hasil di Papua.

Hasil tersebut di atas tentu membuat Joko Widodo semakin percaya diri pada Pilpres 2019 termasuk untuk tidak menggantungkan sepenuhnya pada PDIP, mengingat secara hitungan partai (bukan hutungan jumlah pemilih) justru partai di luar PDIP yang memperoleh kemenangan lebih banyak. Selain itu kemenangan partai-partai pendukung Joko Widodo selain PDIP akan mengurangi dominasi PDIP dalam sistem politik untuk mendukung dan mengawal Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Kelompok Oposisi Belum Siap

Kecerdasan partai-partai pendukung Joko Widodo dalam meraih kemenangan dalam Pilkada 2018 ini tentu membuat khawatir dari kelompok oposisi, meskipun hal ini tentu tidak akan diakui. Kekhawatiran dan ketidaksiapan oposisi tersebut terlihat dari koalisi oposisi yang hingga saat ini masih belum jelas selain kesibukan untuk menyerang dan mengkritisi program pemerintah yang sudah berjalan. Kelompok oposisi masih belum mampu menunjukkan keunggulan apa yang dapat dinikmati masyarrakat nanti jika oposisi menjadi pemenang pada Pilpres 2019.

Bahkan sebelum menuju pada program unggulan, kelompok oposisi hingga saat ini masih belum menunjukkan secara kuat siapa figur yang akan menjadi penantang Joko Widodo pada Pilpres 2019. Tokoh-tokoh yang berambisi menjadi lawan Joko Widodo seperti Gatot Nurmantyo dan Amien Rais masih belum siginifikan dianggap sebagai lawan karena secara politik saat ini belum mempunyai kendaraan untuk menuju Pilpres 2018.

Gerindra dan PKS yang secara hitung-hitungan bisa mengusung calon pasangan untuk melawan Joko Widodo belum secara resmi mengumumkan siapa yang akan maju Pilpres, walaupun Gerindra sudah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk menentukan hal tersebut. Sementara partai-partai lain seperti PAN, Demokrat, dan PKB belim terlihat sepakat untuk mengusung figur sebagai penantang Joko Widodo.

Sambil menunggu hasil resmi dari KPU, hasil sementarav Pilkada 2018 dapat disebut sebagai salah satu indikator apa yang akan terjadi pada Pipres 2019, meskipun politik di Indonesia sering kali muncul anomali dan mempunyai ketidakpastian yang cukup tinggi. Fenomena-fenomena yang terjadi saat ini bisa menjadi indikator kuat untuk memprediksi hasil Pilpres 2019.

Apapun yang terjadi nanti,  pesta demokrasi yang diselenggarakan harus berorientasi menghasilkan kepala daerah dan pemimpin yang baik, adil, jujur, dan mampu mensejahterakan rakyat. Polarisasi pada pemilu harus dibatasi pada pandangan politik dan selesai setelah pemimpin baru terpilih.

Siapapun yang terpilih maka pemipimpin tersebut adalah pemimpin semua masyarakat, bukan hanya menjadi pemimpin kelompok yang memililhnya. Tentu saja hal ini dapat terwujud jika proses pemilihannya dilakukan dengan cara yang tidak mencederai prinsip demokrasi.(*)

Penulis: Stanislaus Riyanta, mahasiswa Doktoral bidang Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.