Pemkot Bandarlampung Disebut Tidak Bertanggungjawab Tangani Covid-19

Tanggal 12 Agu 2021 - Laporan - 567 Views
Cipayung Plus saat menggelar aksi di halaman Kantor Pemkot Bandarlampung. Foto: Vino AW

MOMENTUM, Bandarlampung--Cipayung Plus menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tidak bertanggungjawab dalam penanganan covid-19.

Puluhan orang yang tergabung dalam Cipayung Plus itu, terdiri dari PMII, HMI, IMM, GMNI, GMKI, PMKRI, KMHDI, KAMMI dan LMND.

Organisasi gabungan itu, melakukan aksi di halaman Kantor Pemkot Bandarlampung dengan membawa spanduk putih bertuliskan "Pernyataan Sikap Cipayung Plus" pada Kamis (12-8-2021).

"Kedatangan kami di sini perlu diingat, kami bukan mau audiensi dengan Walikota Bandarlampung Eva Dwiana. Tapi kami ingin menyampaikan hasil kajian kami, tentang penanganan covid-19 di Kota Bandarlampung," kata Ikhwan Aulia selaku perwakilan GMNI.

Menurut dia, anggaran penanganan covid-19 yang dikelola Pemkot Bandarlampung, tidak terinci ataupun transparan.

"Sehingga, banyak masyarakat yang mengakses layanan publik khususnya di media, itu tidak ada (tidak mengetahui rincian anggaran penanganan covid-19, red)," sebutnya.

Kemudian, terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dinilai tidak efektif bagi masyarakat Kota Bandarlampung.

"Karena, tidak ada solusi dari Pemkot Bandarlampung, seharusnya pemerintah bertanggungjawab. Karena di UU Karantina, itu jelas dicantumkan, bahwa makanan hewan pun ditanggung pemerintah," jelasnya.

Selain itu, terkait pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Pemkot Bandarlampung.

"Banyak masyarakat yang membutuhkan (vaksinasi, red). Tapi distribusinya di Kota Bandarlampung tidak ada, itu sangat menyedihkan," terangnya.

Saat ini, lanjut dia, terjadi kerumunan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) Provinsi Lampung.

"Itu bukti konkrit, bahwa Pemerintah Kota Bandarlampung tidak bertanggung jawab dalam penanganan covid-19 ini," katanya.

Karena itu, jika dalam 2x24 jam tidak merespon hal itu, Cipayung Plus akan menggerakkan massa, lantaran rakyat sudah kecewa.

"Gerakannya nanti kita diskusikan belum dapat disampaikan. Tapi rakyat sudah menunggu gerakan ini jika tidak ada respon," tegasnya. (**)

Laporan: Vino Anggi Wijaya

Editor: Agus Setyawan

Editor: Harian Momentum


Comment

Berita Terkait


Prevalensi Stunting Kabupaten Pringsewu 15,8 ...

MOMENTUM, Pringsewu -- Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indon ...


Bawaslu Waykanan Gandeng BPJS Ketenagakerjaan ...

MOMENTUM, Bandarlampung--Pengawasan pemilu merupakan salah satu b ...


Lampung Wilayah Rentan Bunuh Diri Ketujuh Nas ...

MOMENTUM, Gedongtataan-- Provinsi Lampung berada di urutan ketuju ...


Waspada! DBD Mulai Menjangkit di Waykanan ...

MOMENTUM, Blambanganumpu--Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menja ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com