Harianmomentum--Kabar keberadaan antek-antek atau eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya terdapat di lingkaran istana negara atau di dalam kabinet, tapi ada juga di dalam posisi strategis lembaga negara lainnya.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di sela Rakernas PPAD 2017 yang dihelat di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Rabu (22/3).

"Ya, (menjabat) posisi strategis. Ya (kabinet) juga,"  kata Kiki kepada RMOL.co. 

Meski demikian, mantan Wakasad TNI itu, tidak merinci sosok atau nama eks PKI yang diungkapnya. Hanya saja, Kiki menilai keberadaan antek PKI di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mempengaruhi laju pemerintahan.

"Pasti (mempengaruhi pemerintahan). Apalagi kalau itu (isu PKI) diungkit-ungkit, kan akan menimbulkan luka lama. Lalu, membangkitkan perang saudara yang baru," tegas mantan Wakil Kepala Staff Angkatan Darat (Wakasad) itu

Kiki menegaskan, temuan adanya eks PKI dalam posisi strategis dan kabinet tersebut diantarnya adalah soal adanya desakan PKI yang menuntut pemerintah meminta maaf atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk mendesak agar perlakuan terhadap PKI di masa lalu harus dibawa ke peradilan HAM.

Purnawirawan yang tergabung dalam PPAD justru tidak sependapat dengan hal itu. Pasalnya, oknum eks PKI tersebut diduga sedang berusaha memutarbalikkan fakta. Kekhawatiran lain pihak PPAD, ada kecenderungan orang-orang PKI di dalam kabinet, mendukung pendapat tersebut. 

"Jadi, bukan mereka yang di dalam berorientasi menjadi komunis. Bukan begitu. Komunis itu sudah mati. Itu bisa saja mereka, sebenarnya tidak berideologi. Tapi paling tidak berkampanye terhadap eks PKI dan pengaruhi pemerintah," demikian Kiki.(Red)