Harianmomentum.com--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mengunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setempat, Senin (27/8).

Kunjungan tersebut untuk mengajak PWI bersinergi dalam upaya pencegahan kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Metro Hendro Edi Saputro menerangkan, saat ini diindikasi adanya kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh peraturan KPU.

"Berdasarkan survei nasional Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, saat ini di Kota Metro sudah tercium adanya kegiatan kampanye awal, meski mereka belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh KPU," jelas Hendro.

Karena itu, Bawaslu Metro berkoordinasi dengan PWI setempat untuk bersama-sama mengontrol kegiatan kampanye di luar jadwal.

Menurut Hendro, koordinasi Bawaslu ke kantor PWI tersebut berkaitan dengan peraturan KPU tentang pemilu dini. Merujuk kepada Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. 

Kemudian, menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye.

"Partai politik peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," tegasnya.

Dia menegaskan, dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Ketua PWI Kota Metro Abdul Wahab menyambut baik kedatangan komisioner Bawaslu beserta empat stafnya.

Abdul Wahab menyatakan, PWI akan mendukung program Bawaslu dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu 2019.

Dia juga menyebutkan, ada beberapa alat peraga kampanye (APK) bakal calon anggota legislatif yang diduga telah melanggar dan sudah terpampang.

"Terkait APK bakal calon anggota legislatif yang menampilkan citra diri dengan logo dan nomor urut partai saat ini sudah mulai ada yang pasang," kata dia.

Untuk itu, Wahab merekomendasikan agar Bawaslu bersikap tegas dengan melakukan penertiban APK bacaleg yang sudah terpasang.

"PWI metro juga mendukung pencegahan tersebut dan siap menginformasikan hasil kinerja baik dan, buruknya dari Bawaslu dalam pemberitaan," ujarnya.

Ketua PWI Metro mengungkapkan, sedikitnya ada sembilan point yang menjadi pembahasan antara kedua lembaga tersebut dalam suvey indeks kerawanan pemilu dari 2015 hingga pilkada 2018 khususnya di wilayah setempat.(pie)

Adapun sembilan poin pembahasan antara PWI dan Bawaslu Kota Metro adalah:

1. Adanya pemberitaan di media tentang  kasus perusakan/penghilangan fasilitas nonpublik.

2. Adanya pemberitaan di media terkait kasus hukum anggota penyelenggara.

3. Adanya kasus tidak netralnya ASN.

4. Adanya pemberitaan di media massa tentang kampanye di luar jadwal.

5. Adanya pemberitaan di media massa tentang iklan kampanye diluar jadwal.

6. Adanya pemberitaan di media massa tentang praktik politik uang.

7. Adanya pemberitaan di media massa tentang penggunaan fasilitas dalam kampanye oleh peserta pemilu.

8. Adanya laporan, data survei, atau pemberitaan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di bawah target KPU 77,5 persen.

9. Adanya laporan, data survei, atau pemberitaan yang menyatakan jumlah suara tidak sah.

Atas survey itu, wahab berharap bawaslu kedepan lebih meningkatkan kinerja dalam pengawasan demi demokrasi yang bersih di kota bumi sai wawai.