Harianmomentum.com--Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menerima penghargaan Anubhawa Sasana dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) atas prestasinya dalam membina dan mengembangkan Desa Sadar Hukum di Provinsi Lampung. 

Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bersamaan dengan peresmian 30 Desa Sadar Hukum yang telah dibina oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Kemenkum HAM selama empat tahun ini.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Lampung Bambang Haryono usai beraudiensi dengan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis di Ruang Kerja Sekda Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Juma’t (07/9/18).

Menurut Bambang, sepanjang kepemimpin Gubernur Ridho, Pemprov Lampung berhasil membina 30 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga menyampaikan rencana kunjungan Mentri Yasonna Laoly beserta rombongan terkait pemberian penghargaan tersebut.

“Pemberian penghargaan akan dilakukan langsung oleh Pak Mentri, bersamaan dengan peresmian 30 Desa sadar hukum yang telah dibina oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan KemenkumHAM selama empat tahun ini,” ujar Bambang.

Pembentukan desa/ kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) menjadi desa atau keluarga binaan.

Hal ini berdasarkan peraturan Kemenkumham Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kehadiran Menteri Hukum dan HAM selain meresmikan Desa Sadar Hukum juga akan mengukuhkan pelajar-pelajar dari Sekolah Menegah Atas (SMA) yang tergabung dalam Organisasi Siwa Intra Sekolah (OSIS) sebagai duta HAM.  

Rangkaian peresmian Desa Sadar Hukum dan pengangkatan pelajar menjadi duta HAM direncanakan di Bandarlampung. Acara ini akan dihadiri Bupati / Wali Kota Se- Provinsi Lampung, Forkopimda dan Kepala desa / Lurah se-Lampung. Namun terkait waktu akan diinformasikan secepatnya. (ira).