Harianmomentum.com--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) memberikan sertifikat kompetensi kepada 717 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Sebelumnya para pekerja tersebut telah mengekuti kick off uji kompetensi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kemen PU-PR.

Sertifikat kompetensi untuk 717 TKK itu secara simbolis diserahkan Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kemen PU-PR Ober Gultom. Penyerahan sertifikat berlangsung  di Kantor PT PP Zona 3 Kelurahan Waylubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lamsel, Rabu (19/09/2018).

Para TKK penerima sertifikat komptensi tersebut berasal dari berbagai lembaga/perusahaan penyidia jasa konstruksi pada proyek pembangunan JTTS. Terbanyak dari PT PP, 200 orang.

Ober Gultom mengatakan, pelaksanaan kick off uji kompetensi TKK itu, bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya JTTS  melalui Pengembangan kualitas sumber daya manusia.

"Selain meregistrasi dan mensertifikasi seluruh TKK terampil, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen para pengguna dan penyedia jasa dalam menggunakan tenaga kerja konstruksi  bersertifikat," kata Ober.

Menurut dia, TKK bersertifikat akan memberikan jaminan kualitas dan ketepatan pada pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. "Jadi tidak hanya cepat tapi juga aman," ujarnya.

Dia melanjutkan, upaya percepatan sertifikasi juga harus didukung oleh seluruh stakeholders konstruksi, berupa: pendanaan, inovasi teknologi dan peningkatan mutu konstruksi serta keselamatan kerja konstruksi (K3). 

"Di Indonesia diperkirakan hasil sektor kontruksi bernilai Rp446 triliun atau menyumbang sekitar 14,3 persen dari PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Setiap Rp1 triliun pembangunan infrastruktur dibutuhkan sekitar 14.000 tenaga kerja. Sementara yang baru tersertifikasi sekitar 702.279 orang, dari total sebanyak 7,7 juta tenaga kerja konstruksi," paparnya.

Dia menerangkan, Kemen PU-PRjuga memiliki program percepatan sertifikasi dengan beberapa metode: pembelajar jarak jauh berbasis teknologi informasi dan metode pengamatan langsung di lapangan berupa pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile trainning unit (MTU). 

"Mayoritas tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi ini berada di luar pulau jawa, sertifikasi merupakan kewajiban amanat undang-undang oleh karenanya Kementerian PU-PR saat ini bekerja keras untuk dapat mencetak banyak tenaga kerja terampil bersertifikat dan terampil," terangnya. (bob)