Harianmomentum.com--Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Kabupaten Lampung Selatan, minta pemkab setempat lebih meperhatikan nasib guru honorer.

Hal itu disampaikan Ketua PGHM Lamsel Heru Cipto Nuroso saat beraudensi  dengan Pelaksana tugas (Plt) Bupati setempat Nanang Ermanto, Rabu (17/10/2018) .

Menurut Heru,  karena saat ini ada ratusan tenaga guru honorer K2 di Lamsel yang usianya di atas 35 tahun yang tidak bisa mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS, karena terbentur aturan pemerintah pusat.

 “Artinya, kami memohon kepada pak Plt Bupati agar dapat memperhatikan nasib kawan-kawan kami yang telah lama mengabdi di Lampung Selatan. Banyak yang sudah di atas 35 tahun, agar bisa kembali mengikuti rekrutmen CPNS," kata Heru.

Selain itu, PGHM juga meminta pemerintah daerah memperjuangkan gaji para guru honorer tersebut distrarakan dengan  upah minimum provinsi (UMP).

“Kami juga berharap ada keberpihakan terhadap nasib kami. Kalau sudah ada statusnya, honor kami minimal bisa sama dengan UMP. Kami juga berharap guru honorer bisa di SK kan bupati," harapnya.

Menanggapi itu, Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto mengistruksikan jajaran  terkait, segera merespon keluhan dan masukan dari PGHM.

“Terima kasih atas masukan yang diberikan, tentunya ini menjadi bahan kami untuk kita diskusikan bersama dengan tim guna mencari solusi yang terbaik,” kata  Nanang.

Mengenai masalah kesejahteraan, menerut Nanang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Saya juga minta para guru ini juga harus rajin memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Jangan hanya pelajaran saja. Kalau PAD kita meningkat, pastinya kesejahteaan guru honorer juga meningkat,”  terangnya. (bob)