Harianmomentum.com--Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus, mulai dibangun pada kuartal ketiga (bulan September) tahun 2019.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KIM di di ruang rapat kantor bupati setempat, Minggu (24-3-2019).

Rapat tersebut dihadiri sejumlaha pejabat pemerintah pusat, antara lain: Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koodinator  Perekonomian yang juga Ketua Pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Wahyu Utomo dan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Dodi Slamet Riyadi.Direktur Perwilayahan Kementerian Perindustrian Ign. Warsito.

Sedangkan dari Pemkab Tanggamus, selain Bupati  Dewi Handajani, tampak pula Wakil Bupati AM. Syafi'i, Penjabat Sekdakab Hamid H. Lubis, Asisten Bidang Ekobang FB. Karjiono, Plt. Kepala Bapelitbangda serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkai.

Bupati Tanggamus Dewi Hadjani mengatakan percepatan pembangunan KIM menjadi salah satu priorita program kerjanya. Karena itu, bupati intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan realisasi pembangunan KIM.

"Pertengahan Maret saya ketemu  presiden dan saya tanyakan progres KIM.Lalu saya juga berkirim surat ke presiden. Alhamdulillah, surat tersebut direspon dengan digelarnya rapat dengan perwakilan kementerian hari ini," kata bupati.

Penjabat Sekdakab Tanggamus Hamid Lubis dalam pemaparannya menyampaikan rencana pembangunan KIM telah dilakukan sejak 2011 melalui beberapa tahapan: mulai dari dimasukkannya KIM kedalam RTRW Tanggamus 2011-2021, studi kelayakan, pembebasan lahan.

Kemudian: pembuatan kebijakan di tingkat daerah, penerbitan perizinan serta penyampaian surat terkait percepatan pembangunan KIM ke kementerian, presiden dan DPR-RI. 

"Dinas PUPR telah menyatakan kesiapannya untuk membangun jalan poros. Kemudian terkait perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik juga sudah bisa, termasuk dukungan dengan adanya potensi PLTA Way Semaka  yang memiliki daya 2x25 MW," terangnya.

Sekda melanjutkan, sempat tertundanya pembangunan KIM karena adanya permasalahan antara pemilik lahan: PT.Pertamina dengan pengembang kawasan dalam hal ini PT Repindo Jagad Raya. 

"Inilah yang jadi masalah. Harapannya segera selesai ditingkat pusat. Karenanya kami meminta kepada pemerintah pusat agar masalah tersebut dapat diselesaikan, sehingga KIM dapat segera terealisasi," katanya.

Deputi Kemenko Perekonomian yang juga Ketua PSN Wahyu Utomo mengatakan pihaknya akan mengupayakan percepatan pembangunan 233 proyej statigsi nasional . Salah satunya KIM di Tanggamus.

"Kami akan memfasilitasi dan panggil Pertamina dan Repindo untuk penyelesaian masalah ini. Karena ada kepentingan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Kementerian perindustrian juga akan kami libatkan," kata Wahyu.

Dia juga akan mengkoordinasikan berbagai permasalahan infrastruktur,seperti masalah aset Kementerian Perhubungan berupa dermaga di lokasi KIM. 

"Itu semua agar tidak perlu membangun dari nol. Jadi perlu kerjasama juga dalam hal ini. Masalah lain yang juga penting adalah sertifikat lahan. Terkait infrastruktur juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

Kami upayakan ini (KIM)  terealisasi di kuartal III tahun 2019. Bahkan jika bisa, kita percepat di bulan Juni," terangnya. (jal)