Harianmomentum--Pengelolaan dana semestinya dilakukan dengan transparan dan melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun realisasi pembangunan. Selain itu, pihak Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan masyarakat harus aktif berpartisipasi.
Seperti yang dikatakan Yusdianto Alam, akademisi dari Universitas Lampung (Unila), yang mengatakan bahwa perencanaan, pengelolaan keuangan, harus dilakukan secara transparan dan jelas.
"Dalam mengelola dana tersebut, harusnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun realisasi dana tersebut. Kan jelas, dana ini dikelola oleh kepala desa, sekretaris dan bendahara, " ujarnya, saat menjadi pembicara pada Rakor kepala desa (Kades) se-Kabupaten Pesawaran di halaman Djunjungan Cafe dan Resto Desa Sukabanjar, Minggu (9/7).
Dia menegaskan setop dan hentikan ADD dan DD yang telah terbukti dijadikan bancakan kepala desa yang bermental koruptif. Semua unsur harus aktif mengawasi penggunaan dana tersebut. Masyarakat harus aktif dengan melaporkan langsung ke aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi pada dana desa.
"Bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana desa tersebut bisa langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian," pintanya. (dnz)
