Harianmomentum -
Pertemuan antara Kantor Staf Presiden (KSP), 10 perusahaan perkebunan,
Pemerintah Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Lampung, dan PT Hutama Karya, sepakat
menyelesaikan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), selesai akhir
Juli 2017. KSP menegaskan proyek strategis ini harus selesai Juni 2018.
"Ini proyek
strategis nasional dan harus jalan karena bermanfaat bagi masyarakat Lampung
hingga Aceh. Tidak hanya jalan tol, pembangunan Dermaga Eksekutif Pelabuhan
Bakauheni dan Merak, dan Bandara Radin Inten II, harus selesai untuk mendukung
Asian Games 2018," kata Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP,
Febry Calvin Tetelepta, pada rapat di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden,
Bina Graha, Jakarta, Senin (10/7).
Rapat tersebut
dilanjutkan di Bandar Lampung pada Rabu (12/7) untuk memfinalkan kesepakatan
itu. Rapat juga memutuskan dari 41 km lahan perkebunan yang terkena jalan tol,
30 km dinyatakan selesai dan sisanya diselesaikan Juli ini. Kepala Kanwil
ATR/BPN Lampung, Iing Sarkim, menyatakan optimistis pembebasan lahan selesai,
karena masalahnya tinggal pembayaran.
Dia menjelaskan lahan
milik PT Great Giant Pineapple sepanjang 1,99 km yang semula tertahan karena
menunggu panen, siap dibangun karena sudah panen. Kemudian, lahan milik PT Bumi
Waras 0,55 km yang dipakai untuk pengolahan limbah juga dapat dibebaskan.
Gunamarwan yang mewakili PT Gunung Madu Plantation mengatakan lahan milik PT
Bumi Madu Mandiri 1,4 km, siap dibebaskan.
Pembebasan lahan
Terbanggi Besar-Pematang Panggang, menurut Asisten II Sekdaprov Lampung, Adeham
mendesak dilakukan mengingat progres pembangunan JTTS di ruas ini belum secepat
di ruas Bakauheni-Terbanggi. Pemerintah Provinsi Lampung membagi tiga penetapan
lokasi (penlok) yang melewati Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Tulangbawang,
dan Mesuji. "Panjang tiga penlok itu 112,2 km dan ada 716 bidang
terverifikasi," kata Adeham.
Pemerintah Provinsi
Lampung melalui Tim Percepatan Pembangunan JTTS, mengapresiasi komitmen
perusahaan tersebut dan meminta tidak ada lagi kendala di lapangan. "Ini
adalah rapat tertinggi pembahasan masalah lahan. Dilakukan terbuka dan
transparan. Kami meminta pihak perusahaan ikut mensosialisasikan kesepakatan
ini, agar tidak lagi ada penolakan di lapangan," ujar Adeham.
Upaya mempertemukan para pihak melalui Kedeputian 1 KSP yang bertugas mengevaluasi program prioritas nasional dan isu-isu strategis bidang infrastruktur/energi, menurut Adeham, untuk memperjelas miskomunikasi yang sering terjadi di lapangan. "Setelah pertemuan ini, tidak ada lagi saling pingpong dan saling lempar. Hasil rapat ini langsung ke meja Presiden," kata Adeham. (rls)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com