MOMENTUM, Bandarlampung--Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih terus terjadi di Provinsi Lampung. 

Hampir di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) terjadi antrian panjang. 

Kelangkaan solar diduga kuat akibat adanya pengurangan kuota dari Pertamina.

Ironisnya, ada beberapa SPBU di Lampung justru mendapat kuota 40.000 liter  solar perhari. Padahal di SPBU lainnya rata- rata hanya 8.000 liter perhari.

Berdasarkan penelusuran harianmomentum.com, SPBU yang mendapat jatah istimewa dari Pertamina itu: SPBU 24.351.30 beralamat di Jalan Soekarno-- Hatta, Labuhanratu Kecamatan Kedaton Bandarlampung.

Selanjutnya, SPBU 24.353.56 Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, Pemanggilan, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil pantauan di lapangan, dalam dua minggu terakhir suplay BBM jenis solar terhadap dua SPBU ini sangat melimpah. “Rata- rata perhari 40.000 liter. Tapi pernah juga hanya 32.000 liter sehari,” ujar seorang pegawai di SPBU 24.351.30.

Dia juga mengaku heran mengapa SPBU di tempat dia bekerja justru mendapat jatah lebih dibanding tempat lain. “Nggak tau juga kenapa. Namanya kita kerja mas, nggak sempat nanya- nanya juga,” katanya. 

Sementara, Junior Sales Executive Retail Pertamina Pemasaran Lampung Ferry Fernando mengaku sedang berada di luar dan tidak hapal data terkait kuota dan pembagian solar bersubsidi.

“Saya tidak hafal datanya, besok siang saja ke kantor ya,” ujarnya saat dikonformasi Minggu (22-9-2019) malam.

BACA JUGA:

Lampung Krisis Solar, Pertamina Dinilai Tak Transparan

Security Pertamina Pemasaran Lampung Otong Isam Sanusi mengatakan, Ferry dan Sales Eksekutif Retail Pertamina Lampung yang lainnya tengah dipanggil ke kantor Pertamina di Palembang.

"Nggak ada orang mba di kantor, SER (Sales Eksekutif Retail) pada pergi semua ke Palembang. Ya namanya anak buah, diperintah atasan yaa langsung berangkat. Karyawan yang lainnya karena bosnya pada pergi yaa mereka juga ada yang nggak masuk, ada yang keluar, jadi ini kantor isinya cuma security sama sopir aja," ungkapnya, kemarin. 

Sebelumnya, Ketua Bidang SPBU Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung Donny Irawan menyatakan kekurangan stok BBM solar pada SPBU di Lampung sangat miris. 

Di tengah pengurangan kuota, justru ada beberapa SPBU yang mendapat perlakuan khusus dari Pertamina.

“Ada yang dapat 40.000 liter per hari, tapi ada juga yang hanya diberi 8.000 liter. Bahkan ada yang tidak dapat sama sekali,” ujarnya.

Untuk itu, Donny mendesak agar para pejabat PT Pertamina, khususnya yang ada di Lampung agar berlaku adil kepada seluruh SPBU.

“Ini akan berdampak ke perekonomian rakyat, terutama rakyat kecil. Roda perekeonomian akan terhambat karena distribusi tidak jalan akibat kendaraan tak ada bahan bakar,” tegasnya.

Dari data kuota solar 176 SPBU per 3 September hingga 10 September 2019, terlihat ada beberapa SPBU yang selalu mendapat kuota 40.000 liter per hari.

Namun, ada yang hanya mendapat 8.000 liter per hari, satu kali dalam sepekan. Bahkan, ada yang tidak mendapatkan sama sekali.

Donny menilai hal ini merupakan akal-akalan oknum pejabat Pemasaran Pertamina Lampung, sehingga solar kosong di SPBU.

“Alasannya kuota solar dikurangi BPH Migas. Tapi beberapa SPBU tertentu masih dikirim full 40.000 liter per hari, yang lain hanya 8.000 liter per hari,” jelasnya.

Ada dugaan SPBU yang dikirim full karena pendekatan dengan modus-modus, agar SPBU-nya dapat jatah berlebih.

“Yang menjadi kecurigaan, ditengarai SPBU-SPBU tertentu BBM disedot, entah dijual kemana. Kita minta semua elemen memperhatikan hal ini,” kata Donny.

Donny yang juga Ketua Serikat Media Siber (SMSI) Lampung itu meminta media Lampung dan nasional untuk memantau kegiatan SPBU yang penjualannya tidak normal.

Para awak media, khususnya yang medianya tergabung dalam anggota SMSI juga dihimbau untuk memberitakan jika melihat penyimpangan dalam penjualan solar di SPBU, seperti penjualan ke pihak industri.

“Saya selaku ketua bidang SPBU Hiswana Migas sekaligus ketua SMSI Lampung meminta segera pengkajian ulang alokasi SPBU, karena korban dari perlakuan tidak baik ini yang dirugikan rakyat kecil, petani, sopir truk, angkutan umum, nelayan, petani dan lain-lain,” ujar Donny. (iwd/ap).