MOMENTUM, Jakarta--PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menegaskan tetap berkomitmen terhadap pengembangan infrastruktur gas dan utilisasi domestik untuk meningkatkan peran gas bumi di dalam ketahanan energi nasional.

PGN meyakini gas bumi masih menjadi salah satu sumber energi yang paling efisien di Indonesia. 

Di kawasan Asia, harga gas yang disalurkan PGN juga dinilai kompetitif, sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri ESDM No 58 Tahun 2017 yang telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2019.

Rencana penyesuaian harga gas bumi sudah dipertimbangkan sejak tujuh tahun terakhir. Demi mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, PGN memutuskan tidak melakukan penyesuaian dalam rentang waktu tersebut untuk mendukung penuh kebijakan ekonomi pemerintah dan peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional.

Namun di sisi lain, PGN menyadari bahwa insentif kepada konsumen diseluruh sektor ini tidak dapat dipertahankan terus menerus. PGN mempunyai tanggung jawab untuk memperluas pemanfaatan gas bumi yang membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan juga dengan potensi cadangan minyak dan gas ke depan yang didominasi oleh cadangan gas bumi, maka perlu pembangunan infrastruktur jaringan pipa dan infrastruktur nonpipa agar utilisasi gas domestik dapat terjadi dan dapat menekan secara signifikan defisit neraca migas. 

Ditambah dengan tanggungjawab sebagai agen development dalam peningkatan akses gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) yang ditargetkan tumbuh sampai angka 4,7 juta sambungan rumah tangga dari kondisi eksisting yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menegaskan, sejak 2013, PGN tidak pernah menaikkan harga gas kepada pelanggan industri. Sementara biaya pengadaan gas yang merupakan harga pokok pembelian, biaya operasional dan kurs USD terus meningkat.

Selain itu juga terdapat beberapa hal terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang juga terus meningkat, seperti inflasi dan Upah Minimum Regional (UMR).

“PGN juga berkomitmen untuk tidak membebani keuangan negara yang terwujud dengan kegiatan bisnis hilir yang dilakoni PGN adalah kegiatan bisnis migas bebas subsidi,” ujar Rachmat melalui rilis yang diterima Harian momentum, Jumat (1-11-2019).

Menurut Rachmat, dengan beban biaya yang terus meningkat, tentunya ruang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi menjadi makin terbatas dikarenakan sebagian besar pembangunannya adalah menggunakan dana internal. Sementara banyak sentra-sentra industri baru, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Kawasan – Kawasan ekonomi baru banyak yang belum terjamah gas bumi.

Hingga saat ini, sebagai subholding gas bumi, PGN telah membangun jaringan gas hingga lebih dari 10 ribu kilometer. Panjang pipa gas PGN ini hampir dua sampai empat kali lipat dibandingkan jaringan gas di wilayah Asia Tenggara. 

Rachmat menambahkan, semakin panjang jaringan pipa yang dikelola oleh suatu badan usaha, maka biaya pengelolaan dan perawatannya menjadi besar. Setiap tahun, biaya komponen itu juga terus naik.

Rencana penyesuaian harga gas yang akan dilakukan oleh PGN, lanjutnya, juga sudah dikaji secara matang dengan memperhitungkan banyak aspek, termasuk dari sisi kemampuan konsumen industri sendiri.

Sebagai pionir pemanfaatan gas dan pembangunan infrastruktur gas bumi, PGN selama ini juga telah mengambil banyak risiko, seperti pasokan maupun pasar yang cenderung fluktuatif dan tidak pasti. 

Untuk memitigasinya, PGN sebagai agregator, untuk memastikan ketersediaan gas, PGN juga telah membangun terminal LNG di beberapa lokasi untuk meregasifikasi LNG yang berasal dari berbagai sumber. 

Selain itu, pengembangan infrastruktur gas bumi juga akan diarahkan untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang industri untuk menunjang pengembangan kawasan-kawasan industri sesuai dengan road map nasional.

Pengembangan industri hilir ke depan tentunya akan menaruh prioritas pada keberlangsung investasi hilir gas bumi serta mempertimbangkan daya beli industri nasional. 

Hal ini sejalan dengan paradigma Pemerintah yang menempatkan gas bumi dapat menjadi driver pertumbuhan ekonomi. (rls/iwd).