MOMENTUM, Palembang--PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII dan Kodam II Sriwijaya kembali menjalin kerja sama pengamanan aset negara.

Penandatanganan naskah kerja sama berlangsung di Makodam II Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5-11-2019). Ditandatangani Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan dan Direktur Utama PTPN VII Muhammad Hanugroho. 

Menurut Hanugroho, kerja sama ini yang merupakan implementasi dari fungsi pembinaan teritorial TNI dan memasuki tahun ketiga. 

Dalam evaluasinya, Oho --sapaan Hanugroho, di hadapan Pangdam, para petinggi Kodam, dan para manajer PTPN VII Wilayah Sumatera Selatan, mengungkapkan, sinergi dengan TNI dalam pengamanan aset PTPN VII, dinilai efektif. 

Mengutip laporan para manajer di lapangan dan data produktivitas, Oho mengatakan ada perubahan signifikan.

“Bukan sekadar produksi yang naik dan data pencurian turun, lebih dari itu, pekerja juga merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas. 

Pekerja terlindungi, terayomi, sehingga mereka bisa lebih produktif. Rasa aman lebih bermakna sehingga mampu meningkatkan,” kata Oho yang didampingi Sekretaris Perusahaan Okta Kurniawan.

Oho menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah membantu menciptakan situasi produktif. Ia juga mengakui, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam kerja sama ini.

“Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada Panglima dan jajaran kodam II Sriwijaya beserta kesatuan-kesatuan di bawahnya. Saya, atas nama seluruh jajaran PTPN VII juga memohon maaf jika dalam menjalin hubungan di lapangan dengan para prajurit TNI ada sesuatu yang mungkin kurang pas sehingga tidak berkenan,” kata dia.

Sementara itu, Mayjen. TNI Irwan mengatakan, pendekatan terhadap keamanan aset ini harus dilakukan secara simultan. Ia menyebut, sejak era reformasi, ada fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat luas yang cenderung ingin cepat.

Era reformasi yang didorong oleh perubahan peta politik banyak yang kemudian menggunakan cara tidak legal untuk mencari rezeki. 

Akibatnya, banyak aset milik pemerintah yang dijarah dan diduduki. Demikian juga produk yang dimiliki pemerintah seperti karet dan kelapa sawit milik PTPN VII ini dijarah.

Untuk mengatasi itu, Pangdam bergelar magister humaniora itu meminta stafnya untuk menyusun konsep pengamanan yang lebih humanis. Ia menyebut konsep itu dengan istilah metode simultan antara upaya represif terukur, pembinaan preventif, dan bentuan konstruktif melalui program corporate social responsibility (CSR).

Jenderal bintang dua kelahiran Padang itu menjelaskan, langkah represif terukur adalah upaya mengamankan aset dengan menindak. Namun demikian, goal utama dari penindakan itu adalah menciptakan efek jera.

“Di wilayah area merah atau yang rawan penyerobotan atau pencurian, kita menjaga dan menindak jika ada yang berani nekat. Namun, untuk menjaga situasi kondusifnya, kita bisa pakai wilayah itu menjadi area latihan perang. Kita show force pakai senjata militer lengkap secara berkala,” kata dia.

Di matra kedua, aparat TNI yang menaungi wilayah teritorial aset yang diamankan harus terus melakukan edukasi, sosialisasi kebaikan, dan menjaga lingkungan tertib dan aman. Melalui pendekatan persuasi, anggota TNI di Kodim sampai ke Babinsa harus mendorong dan memberi contoh hidup yang tidak melanggar hukum positif, konvensi budaya lokal, terlebih lagi norma agama.

Sedangkan unsur ketiga yang juga harus berjalan bersama, pihak perusahaan harus memberi dukungan kepada setiap upaya masyarakat dalam memperbaiki keadaan. Melalui program kepedulian sosial perusahaan (CSR), kata dia, korporasi bisa menyentuh hati masyarakat dengan berbagai bantuan.

“Ketiga unsur ini harus berjalan simultan. Artinya dilakukan bersama-sama dalam waktu yang relatif sama dan terintegrasi dengan baik. TNI berjaga, menindak jika ada pelanggaran, show force dengan kekuatan yang ada di lapangan, lalu Kodim dan Babinsa mendekati secara persuasif, dan PTPN VII membantu masyarakat dengan dana CSR,” kata dia.

Dalam beberapa waktu ke depan, Irwan mengatakan akan berkunjung ke PTPN VII untuk merumuskan dan presentasi konsep yang lebih matang. Sebab, kata dia, jika pendekatan yang dilakukan dengan sebatas menjaga aset, situasi yang sudah kondusif bisa kembali lagi.

“Nanti saya cari waktu yang pas untuk ke Lampung (PTPN VII). Kemarin itu saya minta maaf terpaksa agenda kunjungan saya batal karena saya ditelepon Menteri Lingkungan Hidup dan juga PNPB yang melaporkan karhutla di Palembang dalam kondisi di atas ambang normal. Dari pada berlanjut, akhirnya saya berkordinasi untuk urusan yang lebih urgen ini,” kata dia.

Diketahui, Pangdam II Sriwijaya sempat mengagendakan hadir ke markas PTPN VII di Bandarlampung, Jumat (25-10-2019) untuk acara penanda tanganan kerja sama pengamanan aset. Namun, karena ada urusan yang lebih penting, Panglima batal hadir. (rls).