Harianmomentum--DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat satu atas pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang hak keuangan administartif pimpinan dan anggota DPRD. Kegiatan yang dihadiri Bupati Umar Ahmad itu berlansung di ruang rapat gedung DPRD setempat, Senin (17/7).

Pada kesempatan itu Bupati Umar Ahmad menyampaikan pengajuan raperda tersebut sebagai tindak lanjut amanat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR. Kemudian juga mengacu pada  Peraturan Daerah Kabupaten Tubaba Nomor 7 tahun 2011tentang kedudukan rotokoler dan keuangan.

"Hari ini Pemkab Tubaba menyampaikan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dapat dibahas serta disetujui bersama. Raperda ini terdiri atas enam bab dan 29  pasal, yang didalamnya diantaranya mengatur: penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan serta anggota DPRD," kata bupati. 

Bupati menerangkan penyusunan dan penyampaian  raperda  merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam melaksanakan tungas pokok dan fungsinya. 

"Mudah-mudahan raperda ini  dapat dibahas secara intensif guna terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas. berdasarkan ketentuan yang berlaku," harapnya. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung  Ketua DPRD Tubaba Busroni. Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Fauzi Hasan dan jajaran pemkab setempat. (frk)