MOMENTUM, Liwa--Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lampung Barat Yudha Setiawan mengatakan pada 2019 ada empat pekon/desa yang diusulkan sekelompok masyarakat untuk dimekarkan.

Keempat pekon itu, Tanjungraya Kecamatan Sukau, Kotabesi Kecamatan Batubrak, Bumiagung Kecamatan Bandarnegeri Suoh (BNS), dan Sukapura Kecamatan Sumberjaya.

Terhadap usulkan itu, kata dia, DPMP membentuk tim verifikasi yang akan mendata dan melihat kesiapan pekon yang diusulkan untuk dimekarkan.

"Tugas tim melakukan verifikasi, baik berkas dan kesiapan lain yang menjadi modal utama pemekaran," katanya, Senin (9-12-2019).

Tim ferivikasi akan bergerak mulai tahun 2020. DPMP Lampung Barat (Lambar) akan menggandeng beberapa intansi pemerintah dalam membentuk tim ini. Diantaranya, Bagian Hukum Pemkab Lambar, Bappeda, PPKAD, Disdukcapil.

"Masih melalui proses panjang. Kami fokus pada tim verifikasi. Tunggu hasilnya baru ditindaklanjuti," ucapnya.

Yudha Setiawan menjelaskan, memekarkan pekon harus melalui beberapa tahapan dan memerlukan waktu cukup lama sebelum menjadi pekon definitif. 

Menurut Yudha, kesiapan pekon induk dan pekon yang akan dimekarkan menjadi yang utama. Salah syaratknya, pekon yang akan dimekarkan harus mempersiapakan lahan untuk kantor. 

Selain itu, pekon induk juga harus mampu memenuhi anggaran oprasional kepada pekon yang baru selama menjadi pekon persiapan pemekaran selama tiga tahun.

"Sesuai peraturan, desa yang akan mekar  minimal mencukupi 800 kartu keluarga (KK), ini menjadi salah satu syarat utama untuk pemekaran. Angka ini menjadi syarat wajib di setiap masing-masing pekon induk dan yang akan dimekarkan, yakni mencukupi kuota KK itu," katanya.

Selain itu, untuk menjadi desa devinitif, proses itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Pasalnya, kini "Pemekaran desa tidak cukup hanya dengan peraturan daerah (perda). Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk kesiapan dan kemauan masyarakat. Kami tidak mau menjalankan program tetapi desa belum siap," katanya. (Lem).