Harianmomentum -- Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menegaskan pemerintah telah melanggar aturan yang mereka buat sendiri dan telah dua kali mempertunjukkan kesewenang-wenangannya.

"Lewat Perppu saja pemerintah sudah melakukan kesewenang-wenangan, dan sekarang mereka juga mencabut SK badan hukum HTI tanpa alasan jelas, ini merupakan double kesewenang-wenangan pemerintah," ujar Ismail kepada wartawan, Rabu (19/7).

Dengan dicabutnya Surat Keterangan (SK) Badan Hukum HTI oleh kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai upaya menindaklanjuti Perppu No.2 tahun 2017 tentang, Ismail menegaskan pihaknya akan melawan.

"HTI tentu tidak akan tinggal diam melihat kedzhaliman pemerintah ini. Kami akan mengajukan gugatan, dan akan memproses semuanya sesuai jalur hukum yang ada, bukan dengan kesewenangan seperti yang dilakukan pemerintah," tegas Ismail.

Menurut Ismail, jika mengikuti aturan yang ada pemerintah bisa membubarkan ormas dengan alasan-alasan yang jelas dan pasti. Namun dalam kasus HTI, pemerintah hanya berlandaskan tudingan yang tidak berdasar.

"Tindakan kami yang mana yang tidak menerapkan Pancasila? Selama ini, kami menyuarakan aspirasi juga secara baik-baik kok. Tidak ada yang anarkis atau provokatif. Jadi tuduhan pemerintah ini tidak berdasar, tidak bisa dibuktikan," demikian Ismail.

(Berita Terkait: Pemerintah Resmi Bubarkan Ormas HTI)

Hari ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencabut status badan hukum ormas HTI mulai tanggal 19 Juli 2017. Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. (san/rmol)