MOMENTUM, Bandarlampung--Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu fokus perhatian Wakil Walikota Bandarlampung M. Yusuf Kohar.

Yusuf yang telah mendeklarasikan maju Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2020 berkomitmen menyelesaikan persoalan PKH, jika kelak terpilih jadi walikota setempat.

Menurut politisi asal Partai Demokrat itu, saat ini PKH masih menjadi persoalan yang krusial. Banyak PKH yang penyalurannya salah sasaran.

Bahkan, setiap kali Yusuf turun menyapa masyarakat, PKH menjadi topik hangat pembicaraan. 

“Di setiap kelurahan yang saya datangi, pasti ada yang mengeluhkan soal PKH ini. Banyak keluarga miskin, tidak dapat PKH. Ada kelurga yang sudah mampu (kaya), malah masih dapat PKH,” kata Yusuf kepada harianmomentum.com, Selasa (14-1-2020).

Bukannya Yusuf tak mau segera menyelesaikan persoalan itu, namun kapasitasnya saat ini hanyalah sebagai wakil walikota. Sementara kebijakan penuh ada di walikota.

“Kalau saya terpilih jadi walikota, setiap tiga bulan akan kita revisi penerima PKH ini. Kalau ada penerima PKH yang sudah mampu, ya kita cabut. Lantas ajukan warga yang tidak mampu untuk dapat PKH,” jelasnya.

Menurutnya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kepala daerah, mengintruksikan jajarannya dari tingkat RT, lingkungan, lurah dan camat, dinas sosial, untuk intens mendata dan mengajukan atau mengusulkan kembali pemerima bantuan PKH, per tiga bulan sekali.

“Kalau mekanisme itu tidak dilakuikan, artinya kepala daerhanya tidak mengerti. Semuanya itu kan tergantung kepala daerahnya,” terangnya.

Jika mekanisme pengusulan rutin per tiga bulan telah dilakukan, hasilnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Sebab PKH adalah program pemerintah pusat.

“Kalau mekanismenya sudah dilakukan, hasilnya tergantung pemerintah pusat. Kita tunggu saja, kan begitu semestinya,” jelasnya.(acw)