MOMENTUM, Bandarlampung--Kabar bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan telah mengeluarkan surat tugas terhadap bakal calon kepala daerah (balonkada) tujuh kabupaten/kota di Lampung, disebut sebagai berita bohong alias hoax.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan bidang komunikasi politik Yanuar Irawan mengatakan, hingga kini DPD belum menerima surat resmi dari DPP terkait surat tugas, sebagaimana pemberitaan yang beredar.

“Sampai hari ini kami belum mendapat pemberitahuan, baik secara lisan maupun tulisan dari DPP. Maka sampai saat ini kami anggap itu isu. Bisa dikatakan itu hoax,” kata Yanuar saat dikonfirmasi harianmomentum.com, Senin (27-1-2020).

Ketua Komisi V DPRD Lampung itu menuturkan, DPP PDI Perjuangan memang punya kewenangan untuk mengeluarkan surat tugas, maupun rekomendasi langsung kepada balonkada.

“Surat tugas bentuknya perintah kepada balonkada untuk konsolidasi struktural. Jadi calon melakukan konsolidasi lalu penjajakan, baik dengan parpol (partai politik) maupun masyarakat di wilayahnya,” jelasnya.

Namun, sambung Yanwar, DPP juga berwenang untuk langsung memberikan rekomendasi, tanpa didahului surat tugas. Seperti halnya saat Herman HN maju Pemilihan Gubernur di 2018 lalu. “Keduanya itu pernah dilakuakn, dan itu sah,” ujarnya.

Surat tugas maupun rekomendasi, menurut Yanwar, menjadi kewenangan DPP. Namun keduanya ditutunkan melalui mekanisme partai. “Kalau pun itu langsung diberi ke yang bersangkutan, partai ini kan tetap ada mekanismenya. Biasanya ada pemberitahuan ke DPD,” terangnya. 

Yanwar kembali menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan dari DPP terkait surat tugas tersebut. “Jadi kalau ditanya ke kami, kasarnya ngomong bisa dikatakan itu hoaks,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPC PDIP Bandarlampung Wiyadi. Wiyadi pun meragukan kabar yang menyebut bahwa surat tugas dari DPP sudah keluar. Apalagi sumber pemberitannya tidak jelas.

“Kalau memang ada surat tugas harusnya kan jelas siapa yang ngomong, tandatangan siapa, tertanggal kapan. Terus ada mekanismenya, biasanya kami diundang ke DPP,” jelasnya. 

Sebab, sambung dia, berdasarkan mekanisme yang berlaku surat tugas maupun rekomendasi akan diberikan DPP melalui DPD partai. Nantinya, sambung Wiyadi, merekalah yang akan mendistribusikan kepada calon.

“Ini kan DPD tidak tahu. DPC juga tidak tahu. Kan aneh. Kita ini partai besar, administrasinya pasti jelas,” terangnya.

Wiyadi pun menyatakan kalau pemberitaan yang menyebut DPP telah menurunkan surat tugas untuk balonkada Bandarlampung: Rycko Menoza – Tulus Purnomo (calon walikota – wakil walikota) adalah hoax. 

“Saya tidak komen untuk kabupaten/kota lainnya. Tapi yang jelas, untuk Bandarlampung itu hoax,” tegasnya. 

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Lampung Sudin pun menyatakan belum mengetahui adanya surat tugas dari DPP untuk para balonkada di Lampung.

“Informasi dari mana itu? Saya saja belum dipanggil,” singkat Sudin melalui pesan whatsapp saat dikonfirmasi harianmomentum.com.

Diberitakan sebelumnya, mencuat kabar yang menyebut kalau DPP PDI Perjuangan menurunkan surat tugas kepada balonkada: Bandarlampung Rycko Menoza - Tulus Purnomo; Lampung Selatan Nanang Ermanto-Pandu Kesumadewangsa; dan Lampung Tengah Loekman Djoyo Soemarto - M. Ilyas Hayani Muda.

Kemudian di Pesawaran Surat Tugas diberikan kepada M. Nasir, Metro Ana Morinda, Pesisir Barat Elty Yunani, Waykanan Rina Marlina. Sementara untuk Lampung Timur surat tugas belum diberikan kepada siapapun.

Hingga berita ini diturunkan, beberapa balonkada yang dikabarkan mendapat surat tugas PDIP belum berhasil dikonfirmasi.

Hanya Nasir, balonkada Pesawaran yang baru berhasil dikonfirmasi. Dia pun menyatakan bahwa kabar soal turunnya surat tugas dari DPP PDI Perjuangan adalah benar.

“Benar, memang sudah ada. Hanya Lampung Timur yang belum turun surat tugasnya. Kalau untuk di Pesawaran surat tugas turun ke saya,” ungkapnya usai pemaparan visi dan misi di Golkar Lampung, belum lama ini.(acw)