MOMENTUM, Kotaagung--Pemerintah perlu membangun balai latihan kerja (BLK) untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Tanggamus. Alasannya, warga keterbatasan fisik atau mental di derah ini mencapai enam ribu jiwa.

"Penyandang disabilitas perlu dibekali keterampilan agar bisa mandiri," ujar Anggota DPRD Tanggamus Komisi III, Hilman, Rabu (29-1-2020).

Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, warga penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya. Karena itu, negawa wajib memperhatikan dan memfasilitasi mereka agar bisa mengembangkan kemampuannya.

"Negara harus hadir dalam kehidupan mereka dengan memberikan perhatian khusus. Misalnya, dengan menyediakan pelatihan keterampilan agar mereka bisa mengembangkan diri atau berwirausaha," katanya.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus, kata dia, harus berbuat lebih dengan mengambil langkah nyata dengan membuat balai latihan kerja. "Ajak kerjasama lembaga sosial untuk memberikan latihan kerja dan kewirausahaan sesuai dengan minat dan bakat penyandang disabilitas," ungkapnya.

Diakui Hilman, selama ini Pemkab Tanggamus dan DPRD sudah andil dengan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bantuan alat bagi disabilitas melalui APBD, namun masih bisa dimaksimalkan.

Selama ini bantuan itu antara lain berupa kaki palsu, alat pendengar, kursi roda dan lain-lain. Sudah saatnya Kabupaten Tanggamus menjadi kabupaten yang ramah dan peduli disabilitas dengan memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan agar mandiri.

Menurut Hilman, hal itu sudah disampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) setempat saat rapat dengan DPRD Tanggamus. Diharapkan, perhatian terhadap penyandang disabilitas bisa lebih baik lagi.

Sementara terkait perbedaan data penyandang disabilitas antara enam ribu (lembaga kesejahteraan sosial) dan tiga ribuan (Dinsos), mendapat tanggapan Dinsos Tanggamus.

Perbedaan itu, menurut Sekretaris Dinsos Tanggamus,  Andi Pirdausi, karena beberapa faktor. Data yang diterima Dinsos masih belum valid karena mayoritas pejabat di dinas itu masih baru. Meskipun demikian, Dinas Sosial memiliki data lengkap tanpa harus mengikuti data dari statistik.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Andi Pirdausi mengatakan data tersebut masih berubah-ubah. "Selain itu, kami di sini masih banyak yang baru, jadi belum bisa memberikan data riil, tapi dari laporan sementara ya sebanyak itu," ungkapnya.

"Kendalanya juga, petugas di lapangan untuk pendataan yang ada di Kabupaten Tanggamus hanya ada lima orang untuk 20 kecamatan," ungkap Andi. (glh/jal).