Harianmomentum--Langkah Presiden Joko Widodo menegur dua menteri dinilai kurang etis.

Ini lantaran teguran tersebut disampaikan secara terbuka saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang digelar untuk umum.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya lebih bijak saat menegur pembantunya. Caranya, dengan mengajak sang menteri membicarakan masalah terkait secara empat mata atau menyampaikan teguran itu dalam rapat yang tertutup dari media.

"Seharusnya, menteri yang bersangkutan dipanggil dulu, bukan langsung ditegur di depan umum," ujarnya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/7). 

Teguran yang dilakukan di depan umum, lanjutnya, bisa menjadi bias di masyarakat. Bahkan kini muncul anggapan bahwa Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang disentil Jokowi akan dirombak dalam reshuffle jilid III.

"Persepsi publik yang muncul kalau tunjuk orang, ya orang itu kan akan direshuffle," jelasnya.

"Jadi sekali lagi, secara normatif itu hak beliau (Jokowi). Tapi idealnya, ya dipanggil dulu, diskusi," pungkas Emrus.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menyoroti penerbitan permen di dua kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM. Menurutnya, penerbitan permen dua kementerian ini dalam dalam 1 hingga 2 bulan terakhir mendapat respon yang tidak baik dari investor karena dianggap menghambat investasi.

"Tolong diberikan catatan ini dan juga permen-permen yang lain, hati-hati," pesannya. (ian/rmol)