MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Bandarlampung Wiyadi masih menunggu rekomendasi bakal calon kepala daerah (bacalonkada) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Untuk rekomendasi kami sifatnya masih menunggu arahan DPP Partai,” kata Wiyadi kepada harianmomentum.com, usai mengunjungi Ketua DPRD Provinsi Lampung yang juga Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumai, Senin (17-2-2020).
Wiyadi yang juga Ketua DPRD Kota Bandarlampung itu menegaskan, hingga kini belum ada surat tugas, apalagi rekomendasi dari DPP untuk bacalonkada.
Menurut Wiyadi, kemungkinan DPP tidak mengeluarkan surat tugas, tapi akan langsung mengeluarkan rekomendasi kepada bacalonkada.
“Sepengetahuan kami begitu. Sepertinya DPP tidak mengeluarkan surat tugas, tetapi langsung rekomendasi,” ungkapnya.
Saat ditanya apakah dalam waktu dekat rekomendasi itu akan turun, Wiyadi tak dapat memastikan.
Namun memang, kata Wiyadi, di Februari DPP dikabarkan akan menurunkan rekomendasi di beberapa daerah. Namun belum diketahui secara pasti, wilayah manakah itu.
“Tapi untuk Bandarlampung sepertinya rekomendasi belum. Karena dalam waktu dekat kami akan mengundang beberapa bakal calon terlebih dahulu,” jelasnya.
Wiyadi melanjutkan, tujuan mengundang bacalonkada adalah untuk mengkomunikasikan prihal koalisi partai.
“Karena PDIP di Bandarlampung ini baru sembilan kursi, masih kurang satu kursi lagi. Maka akan kita tanyakan ke mereka (para bacalonkada), partai mana saja yang siap berkoalisi,” jelasnya.
Selain itu, bacalonkada juga akan ditanya prihal bakal calon pasangannya. “Yang mendaftar penjaringan sebagai walikota mau kita tanyakan, siapa calon wakil walikota yang pas untuk dipasangkan dengannya. Kalau yang daftar wakil akan kita tanya, yang pas calon walikota nya siapa,” terangnya.
Terpisah, Anggota Penjaringan DPD PDIP Lampung Cik Raden menyatakan bahwa seluruh nama bacalonkada yang ikut penjaringan telah disetorkan ke DPP.
“Tahapan penjaringan sudah selesai semua. Saat ini kita tinggal menunggu keputusan DPP. Siapa yang ditunjuk (dapat rekomendasi,red), itu yang kita ikuti,” jelasnya.
Menurut dia, hingga kini belum ada pemberitahuan dari DPP terkait rekomendasi maupun surat tugas untuk bacalonkada. “Kita belum mendapat pembertitahuan dari pusat (terkait rekomendasi),” ujarnya.(**)
Laporan/Editor: Agung Chandra Widi
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com